Pagi yang hangat seharusnya menjadi penyemangat bagi anak-anak menjemput ilmu. Namun, sebagian dari mereka justru harus bergelut dengan kalut. Karena waktu tak bisa memberi mereka kesempatan berseragam seperti teman-temannya. Karena sekolah rakyat juga bukan untuk anak seperti mereka.
Hasil penelusuran BANPOS, anak-anak jalanan masih mudah ditemui di berbagai persimpangan lampu lalu lintas, seperti di kawasan Sempu, Sumur Pecung, Ki Ajurum, hingga Warung Pojok. Aktivitas mereka beragam, mulai dari mengemis, mengamen, hingga menjadi manusia silver. Bahkan, di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), fenomena serupa juga kerap terlihat.
Di Lampu Merah Ki Ajurum, Kecamatan Cipocok Jaya, BANPOS mendapati seorang anak yang masih mengenakan seragam salah satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri di wilayah tersebut. Anak itu tampak meminta uang kepada pengendara saat lampu lalu lintas berhenti.
Di lokasi berbeda, kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, juga menjadi titik favorit anak-anak jalanan beraktivitas, terutama pada malam hari. Ketika sebagian besar masyarakat sedang bergelut dengan waktu istirahatnya, sejumlah anak terlihat mengamen dan meminta-minta kepada pengunjung yang menikmati malam di kawasan itu.
Salah seorang anak yang ditemui BANPOS mengaku melakukan aktivitas itu atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari orang tua maupun pihak lain. “Buat jajan aja minta, enggak disuruh orang tua. Memang biasa ke sini tiap malam setelah sekolah,” ujar seorang anak, sebut saja namanya Bintang, dengan nada malu-malu.
Jauh dari di ujung Selatan Banten, tepatnya, di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, anak-anak seperti Bintang juga punya aktivitas nyaris serupa. Seperti yang dialami Dede, yang harus bergelut dengan dua dunia sekaligus, bangku kelas dan lapak kecil berisi kue kering. Seusai pulang sekolah, ia menyusuri lingkungan sekitar, menawarkan dagangannya satu per satu.
“Saya jualan sudah lama. Pulang sekolah langsung jualan. Kalau ramai bisa dapat Rp20 ribu, kalau sepi paling Rp5 ribu, bahkan kadang enggak laku,” tutur Dede kepada BANPOS, lirih namun jujur.
Bukan untuk mainan, bukan pula untuk jajan berlebih. Uang itu ia kumpulkan demi membantu ibunya membeli beras.
Ayahnya bekerja serabutan, ibunya mencuci pakaian tetangga. Tak ada paksaan. Pilihan itu datang dari kesadaran dini seorang anak yang tak ingin menjadi beban. “Biar nggak minta ke orang tua,” katanya.
Sementara, di balik gemerlap Kota Cilegon, fenomena anak-anak yang berkeliaran di jalan untuk mengais rejeki juga tak kalah marak. Bedanya, di wilayah ini kebanyakan anak-anak yang menghiasi sejumlah sudut jalan di Kota Baja berasal dari luar Kota Cilegon.
“Kebanyakan dari luar daerah, dari Serang. Biasanya mereka berada di lampu merah, ada yang sore hari diantar lalu dijemput kembali,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Damanhuri kepada BANPOS, Minggu (21/12).
Beda wilayah, problem yang sama untuk anak-anak, satu akar persoalan: kemiskinan yang memaksa anak-anak dewasa sebelum waktunya. Di tengah kenyataan itu, negara mencoba membuka pintu lain: Sekolah Rakyat.
M Deni Saputra, seorang siswa kelas 1 SRMP, memberikan kesaksian langsung mengenai pengalaman setelah menjalani pendidikan di sekolah rakyat di Kota Serang. Menurutnya, semakin banyak teman dan fasilitas yang membuat proses belajar mengajar terasa nyaman, sebanding dengan kebiasaan buruk yang hilang selama menjadi siswa sekolah rakyat. “Senang banyak teman baru, kebiasaan buruk saya hilang. Tempatnya nyaman. Ada AC,” kata Deni, yang sempat putus sekolah di kelas 2 SMP karena kendala biaya.
Orang tua Deni, Yayah juga bersyukur anaknya bisa menikmati program Sekolah Rakyat. “Sangat senang. Deni sempat putus sekolah karena kendala biaya. Akhirnya bisa sekolah kembali. Semoga ke depan anak saya bisa punya masa depan yang cerah dan lebih baik,” ungkap Yayah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.
Namun, Nasib baik tak dialami oleh teman-teman yang senasib dengan Deni. Program yang digadang-gadang sebagai terobosan pendidikan gratis berbasis boarding school bagi masyarakat rentan, dinilai belum menemukan arah idealnya saat diimplementasikan di Provinsi Banten. Alih-alih menyasar anak jalanan dan keluarga miskin ekstrem, program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran itu justru disebut belum sepenuhnya tepat sasaran.
Seperti disampaikan Dede yang sibuk merapikan kue dagangannya di Labuan, Dia mengaku tertarik bersekolah di Sekolah Rakyat. “Kalau bapak sama ibu mengizinkan, pengin sih. Apalagi kalau segalanya terjamin di sekolah tersebut,” ungkapnya.
Anak lain yang BANPOS temui di Kota Serang, mengaku tidak mengetahui adanya sekolah rakyat yang gratis bagi anak jalanan.
“Belum pernah dengar. Kalau tahu dan dijamin semuanya, pasti saya dan teman-teman saya ikutan sekolah,” kata anak yang ditemui saat mengamen di salah satu lampu merah di sudut Kota Serang.
Ia sangat berharap bisa sekolah seperti anak-anak lain seusianya. Namun, menurutnya saat ini mencari rezeki dengan cara mengamen merupakan hal yang paling dekat dengan kehidupannya. “Kalau bukan ngamen gini, mau makan dari mana. Saya kan tidak punya orang tua, kalau punya mungkin bisa sekolah. Tapi kan sekolah mahal,” singkatnya.
Salah seorang warga Kota Serang, Helen Damayanti mengatakan, ia hanya mengetahui terkait dengan program Sekolah Rakyat (SR). Namun demikian, ia tidak mengetahui tentang bagaimana tahapan penerimaan siswa untuk masuk ke SR.
Helen sapaannya mengungkapkan, di tempat ia tinggal, terdapat beberapa anak yang kurang mampu dan kini putus sekolah. Hingga kini, kata dia, anak-anak tersebut belum tersentuh dan mungkin belum mengetahui program sekolah tersebut.
“Ada tetangga putus sekolah. Sekarang malah nge-punk. Ada program SR juga kayaknya belum tersosialisasi secara lebih mendalam kalau di kampung-kampung,” katanya, Minggu (21/12).
Padahal, tambahnya, jika ada jemput bola terkait anak putus sekolah untuk dimasukkan dalam sekolah rakyat. Kata dia, bisa mengurangi angka anak putus sekolah terutama dari kalangan keluarga tidak mampu.
“Padahal kalau ada jemput bola bagus itu. Apalagi kalau pemerintah tegas, jika ada anak-anak jalanan atau anak-anak putus sekolah di jemput aja buat sekolah,” ujarnya.
Salah seorang anak di Kota Serang mengungkapkan, ia baru mengetahui adanya sekolah rakyat setelah ia mendaftarkan diri di Sekolah Negeri. “Baru tahu pas sudah masuk, tapi mau pindah sekolah sayang aja gitu,” kata sumber BANPOS yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengaku masuk ke salah satu sekolah negeri melalui jalur prestasi. Dia juga menjelaskan tentang seluk beluk keluarganya yang jauh dari kecukupan. “Ya kalau ayah kerja serabutan, mamah nggak sehat (secara mental, red),” ujarnya.
Saat ditanya terkait jika ditawarkan untuk masuk ke Sekolah Rakyat. Ia mengaku bingung, sebab sudah masuk di sekolah yang ia inginkan. “Tapi pas tau difasilitasi lengkap agak tertarik sih,” ungkapnya.
Formatur Ketua Umum HMI Komisariat UNPAM Serang, Jamaluddin, menyoroti kondisi Sekolah Rakyat di Banten yang dinilainya jauh dari tujuan awal program. Ia menyebut, hingga kini belum terlihat keterwakilan anak jalanan sebagai peserta didik.
“Fakta di lapangan menunjukkan program ini melenceng dari konsep awal. Anak-anak jalanan yang seharusnya menjadi prioritas justru masih kita lihat lalu lalang di lampu merah sebagai pengemis, manusia silver, dan pengamen,” ujar Jamaluddin, Minggu (21/12).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Sekolah Rakyat belum menjangkau kelompok sasaran utama, yakni masyarakat miskin dan anak-anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan. Ia menilai, kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya seleksi dan pengawasan dalam proses penerimaan siswa.
“Programnya bagus dan punya potensi besar, tapi pelaksanaannya mengabaikan prinsip keadilan dan meritokrasi. Yang terjadi justru penguatan privilese dan ruang politisasi,” tegasnya.
Jamaluddin mengingatkan, jika pelaksanaan program terus dibiarkan tidak tepat sasaran, maka ambisi besar pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi jargon. Ia menilai, kebijakan pendidikan yang salah arah justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Ketika sasaran keliru, maka tujuan besar negara akan semakin menjauh. Ini berbahaya karena menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.
Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, khususnya pada mekanisme rekrutmen siswa. Menurutnya, seleksi harus dilakukan secara ketat, transparan, dan berbasis data kemiskinan yang valid.
“Jangan sampai program ini kembali menjadi ladang kepentingan politik dan komersialisasi. Kalau yang diuntungkan hanya pengelola dan elite tertentu, sementara rakyat miskin kembali tersisih, maka yang dikorbankan adalah anggaran negara dan kepercayaan publik,” tandas Jamaluddin.
Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Lukman mengatakan jika perekrutan siswa untuk masuk sekolah rakyat merupakan anak dari keluarga desil satu. Desil 1 merupakan kategori sangat miskin, sedangkan desil 2 masuk kategori miskin. Adapun desil 3 hingga desil 5 masih masuk kelompok miskin dan rentan miskin, sementara desil 6 sampai desil 10 tergolong sejahtera. “Jadi kalau untuk sekolah rakyat itu dia yang masuk desil satu,” jelasnya.
Lukman menjelaskan, perekrutan yang dilakukan oleh SRT dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah dengan pola jemput bola, dengan menjaring anak-anak berada di jalanan. Smenetara jalur kedua adalah pola rekrutmen terbuka.
“Untuk perekrutannya, ada yang emang daftar ada juga yang memang kita jemput,” jawabnya singkat kepada BANPOS.
Dari Jalan ke Asrama
Sekolah Rakyat telah membuka pintu harapan bagi ribuan anak Banten. Dari jalanan ke asrama, dari tangan yang menengadah ke buku pelajaran. Namun, harapan itu menuntut kehadiran negara yang utuh—bukan hanya bangunan, tetapi juga perlindungan, pendampingan, dan keberlanjutan.
DI ibu kota Provinsi Banten, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 37 Kota Serang menjadi garda terdepan dalam upaya negara menjamin pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mengadopsi konsep boarding school (sekolah berasrama) gratis, program ini difokuskan untuk mengentaskan anak-anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah dari Desil 1 dan Desil 2 (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN).
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Ibra Gholibi, mengonfirmasi kelancaran program ini dan efektivitasnya dalam memfasilitasi 94 siswa. “Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kita berjalan lancar. Saat ini berjumlah 44 siswa SD (SRD) dan 50 siswa SMP (SRMP),” ujar Ibra Gholibi, Kamis (18/12).
Ibra mengatakan program SR memang efektif untuk Masyarakat, yang khususnya di ada di Desil 1, Desil 2. Karena semua fasilitas ditanggung oleh negara. Dia menjelaskan SRT ini berbeda dengan sekolah reguler, pendaftaran SRT memiliki sistem seleksi ketat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, di mana pendataan dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan keadaan rumah, tempat tinggal, dan pendapatan orang tua. Para orang tua siswa berasal dari latar belakang ekonomi rentan, seperti pedagang, buruh harian lepas, dan buruh cuci.
Kepala Dinsos mengungkapkan bahwa siswa SRT mendapatkan fasilitas komprehensif, meliputi tempat tinggal di Asrama, makan tiga kali sehari dan snack dua kali sehari, seragam, perlengkapan sekolah, dan laptop sebagai dukungan pembelajaran digital, termasuk juga pemeriksaan kesehatan, Talent Mapping, dan penguatan kedisiplinan.
Dia juga menjelaskan terkait aktivitas siswa di SRT dirancang intensif dan terstruktur. Selain kegiatan belajar akademik (Senin-Jumat pukul 07.00 hingga 14.20 WIB), siswa menjalani kehidupan keasramaan yang fokus pada pembentukan karakter dan spiritualitas.
“Pulang sekolah sampai pukul 21.00 WIB aktivitas keasramaan, meliputi Shalat berjamaah, kajian muatan kurikulum keasramaan seperti BTQ, ekskul, english club,” jelas Ibra Gholibi.
Meskipun program ini sukses menampung 94 siswa (didukung 12 guru teruji), Dinas Sosial mengakui adanya tantangan awal adaptasi. “Ada biasalah untuk awal namanya masih tahap matrikulasi, ada yang penyesuaian. Kita melakukan pendekatan persuasif, akhirnya mereka bisa betah,” tutur Ibra Gholibi.
Dinas Sosial juga telah melakukan upaya “jemput bola” ke masyarakat miskin Desil 1 dan Desil 2, termasuk menyosialisasikan program kepada anak jalanan. Namun, Ibra Gholibi mengakui, sebagian keluarga anak jalanan belum mengizinkan anak mereka untuk bersekolah.
Saat ini, SRT 37 Kota Serang masih menumpang di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serang. Menanggapi isu infrastruktur ini, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menegaskan bahwa Pemkot akan mengupayakan solusi kedepannya. “Kami akan mendukung sepenuhnya dan mengusahakan agar ke depannya SRT ini bisa memiliki gedung sendiri. Ini penting karena saat ini SRT 37 Serang masih menumpang di BLKI Serang,” ujar Nur Agis Aulia, beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Ibra Gholibi, mengonfirmasi kelancaran program ini dan efektivitasnya dalam memfasilitasi 94 siswa.
“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kita berjalan lancar. Saat ini berjumlah 44 siswa SD (SRD) dan 50 siswa SMP (SRMP),” ujar Ibra Gholibi, Kamis (18/12).
Ibra mengatakan SR memang sangat efektif sekali untuk masyarakat yang khususnya di ada di Desil 1, Desil 2. Karena semua fasilitas ditanggung oleh negara.
Dia menjelaskan SRT ini berbeda dengan sekolah reguler, pendaftaran SRT memiliki sistem seleksi ketat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, di mana pendataan dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan keadaan rumah, tempat tinggal, dan pendapatan orang tua.
Para orang tua siswa berasal dari latar belakang ekonomi rentan, seperti pedagang, buruh harian lepas, dan buruh cuci.
Kepala Dinsos mengungkapkan bahwa siswa SRT mendapatkan fasilitas komprehensif, meliputi tempat tinggal di Asrama, makan 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan sekolah, dan laptop sebagai dukungan pembelajaran digital, termasuk juga pemeriksaan kesehatan, Talent Mapping, dan penguatan kedisiplinan.
Dia juga menjelaskan terkait aktivitas siswa di SRT dirancang intensif dan terstruktur. Selain kegiatan belajar akademik (Senin-Jumat pukul 07.00 hingga 14.20 WIB), siswa menjalani kehidupan keasramaan yang fokus pada pembentukan karakter dan spiritualitas.
“Pulang sekolah sampai pukul 21.00 WIB aktivitas keasramaan, meliputi Shalat berjamaah, kajian muatan kurikulum keasramaan seperti BTQ, ekskul, english club,” jelas Ibra Gholibi.
Meskipun program ini sukses menampung 94 siswa (didukung 12 guru teruji), Dinas Sosial mengakui adanya tantangan awal adaptasi.
“Ada biasalah untuk awal namanya masih tahap matrikulasi, ada yang penyesuaian. Kita melakukan pendekatan persuasif, akhirnya mereka bisa betah,” tutur Ibra Gholibi.
Dinas Sosial juga telah melakukan upaya “jemput bola” ke masyarakat miskin Desil 1 dan Desil 2, termasuk menyosialisasikan program kepada anak jalanan. Namun, Ibra Gholibi mengakui, sebagian keluarga anak jalanan belum mengizinkan anak mereka untuk bersekolah.
Sementara, di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Daerah tengah mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Lahan seluas 10 hektare disiapkan untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA—khusus bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin dan miskin.
Wawan menjelaskan, Sekolah Rakyat tersebut hanya dibangun di satu lokasi dengan luas lahan sekitar 10 hektare. Seluruh persyaratan pembangunan, telah dipenuhi dan proyeknya disebut sudah masuk tahap lelang.
“Lokusnya di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Cuma satu saja. Lahannya sekitar 10 hektare, dari persyaratan sudah kita tempuh, tinggal pematangan lalu dibangun,” jelasnya.
Wawan menegaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademik. Seleksi dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. “Tidak ada seleksi akademik, yang ada seleksi kemiskinan. Ini khusus untuk desil 1 dan desil 2. Kalau masih belum terpenuhi, baru bisa dipertimbangkan kategori lainnya,” tegasnya.
Wawan mengungkapkan, tujuan Sekolah Rakyat ini untuk memotong mata rantai kemiskinan. Karena itu yang keluarga miskin menjadi prioritas utama saat penerimaan siswa baru.
Terpisah, pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak berjalan lancar hingga menuntaskan pembelajaran semester pertama. Seluruh siswa kelas X yang terdaftar di sekolah tersebut telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran setelah sebelumnya mengikuti program persiapan selama kurang lebih tiga bulan.
Kepala SRMA 34 Kabupaten Lebak, Chandra Lustianta Budiharja, mengatakan proses pembelajaran sejauh ini berlangsung kondusif tanpa kendala berarti. “Alhamdulillah berjalan lancar. Kita sudah menyelesaikan program persiapan kurang lebih tiga bulan, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran. Hari ini semua siswa kelas 10 sudah menyelesaikan semester satu,” ujarnya.
Usai menuntaskan semester pertama, para siswa dijadwalkan pulang ke rumah masing-masing. Pihak sekolah menyiapkan ongkos kepulangan sebesar Rp150 ribu untuk setiap siswa. Selanjutnya, para siswa akan kembali mengikuti kegiatan belajar pada awal Januari mendatang.
“Nanti akan kembali lagi tanggal 4 atau 5 Januari, menunggu arahan,” kata Chandra.
Ia menjelaskan, sejak awal pendirian hingga saat ini jumlah siswa SRMA 34 Kabupaten Lebak tetap sesuai dengan kuota yang diajukan oleh pemerintah daerah, yakni sebanyak 100 orang. Tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah siswa.
“Pengajuannya dari Pemda itu 100 siswa dan sampai sekarang tetap 100. Memang kuotanya segitu, sehingga pelaporannya juga lebih mudah. Semua berjalan baik, lancar, dan kondusif,” tuturnya.
Menurut Chandra, kelancaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak terlepas dari dukungan penuh berbagai pihak, terutama Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai leading sector program tersebut. Seluruh kebutuhan siswa dipenuhi secara menyeluruh, mulai dari perlengkapan pribadi hingga sarana pembelajaran.
“Seragam sampai tujuh set, sepatu tiga pasang, makan, alat kebersihan, kebutuhan diri, media pembelajaran, semua dipenuhi. Laptop juga sudah datang dan setiap kelas dilengkapi smart board,” ungkapnya.
Dengan fasilitas tersebut, Chandra menilai para siswa semakin percaya diri dan merasa diprioritaskan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu tujuan utama Sekolah Rakyat, lanjutnya, adalah memutus mata rantai kemiskinan.
“Anak-anak menjadi yakin bahwa mereka diprioritaskan. Kita ingin bersama-sama bersinergi untuk mencapai visi itu,” katanya.
Dari sisi internal, pihak sekolah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat yang masih berstatus rintisan. Menurut Chandra, tantangan utama terletak pada aspek kelembagaan dan keterbatasan fasilitas fisik.
“Direktoratnya belum ada, kelembagaannya juga belum terbentuk. Bangunan pun masih berbagi dengan BPMP, sehingga harus menyesuaikan jadwal untuk kegiatan seperti olahraga dan ekstrakurikuler,” ujarnya.
Luka Lama yang Dibawa ke Ruang Kelas
Psikolog sekaligus Ketua Kesehatan Mental Indonesia, Hena Rustiana, mengingatkan Sekolah Rakyat memiliki peran yang sangat fundamental. Karena ia membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, baik karena kemiskinan, keterbatasan dokumen, kondisi keluarga, maupun kehidupan di jalanan.
“Bisa kita lihat bersama sama, Sekolah rakyat kemudian bukan hanya menjadi ruang belajar akademik, tetapi juga ruang aman psikososial. Di sana anak belajar merasa ‘diakui sebagai manusia yang layak didengar’,” ujar Hena Rustiana, Psikolog dan juga Ketua Kesehatan Mental Indonesia.
Di sekolah itu, lanjut Hena, latar belakang anak sangat beragam dan kompleks, sekolah rakyat juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan perilaku dan emosi anak.
Menurut Hena, disini tentu saja peran pengelola dan pendidik yang perlu memiliki keterampilan mendampingi dan mengasuh bukan hanya sekedar mendidik sangat dibutuhkan untuk mengembangkan konsep diri positif; muara bagi keberhargaan diri dan kepercayaan diri mereka, keterampilan meregulasi emosi menumbuhkan empati menjadi ruang aman untuk bertumbuh tanpa ada diskriminasi.
“Sekolah rakyat bukan hanya ruang belajar akademik, tapi ruang aman psikososial,” ujarnya.
Karena itu, Hena melihat pentingnya integrasi sekolah rakyat dalam sistem perlindungan anak, terutama dari praktik bullying. Karena, besar kemungkinan siswa sekolah rakyat, terutama mereka yang berasal dari jalanan memiliki trauma tersebut, baik berasal dari rumah maupun dari jalanan.
“Jika sekolah rakyat adalah jembatan bagi anak keluar dari keterpinggiran, maka bullying adalah lubang besar di jembatan itu. Tugas kita bersama—sekolah, masyarakat, dan negara—adalah memastikan anak tidak jatuh kembali ke luka yang sama.” papar Hena mengakhiri obrolan.(*)
Discussion about this indepth