SERANG, BANPOS – Jurnalis Warga (JW) Surosowan membedah potret carut-marut isu transisi energi dalam sebuah festival yang digelar di Rumah Dunia, Kota Serang, Sabtu (8/8).
Forum ini menjadi ruang bagi para aktivis, akademisi, hingga praktisi hukum untuk menyuarakan pentingnya keberpihakan pers terhadap kepentingan publik di tengah deru proyek energi.
Baca Juga
Agenda yang merupakan kolaborasi Climateworks Foundation, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan JW Surosowan ini, menyoroti tantangan jurnalisme dalam mengawal transisi energi yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat bawah.
Ukat Saukatudin dari JW Surosowan menekankan bahwa transisi energi berkeadilan tidak boleh hanya berhenti pada angka teknis penurunan emisi atau produksi listrik semata. Menurutnya, nasib masyarakat adat dan kelompok rentan yang terdampak proyek energi harus menjadi fokus utama pemberitaan.
“Ketika kita berbicara tentang transisi energi yang berkeadilan, kita juga harus berbicara tentang jurnalisme yang merdeka. Sebab transisi energi membutuhkan transparansi, dan informasi yang independen membutuhkan jurnalis yang bebas dari intimidasi serta kekerasan,” tegas Ukat dalam orasinya.
Kritik tajam terhadap media arus utama turut datang dari akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Azzumar Adhitia. Ia menilai, jurnalisme warga memiliki posisi krusial untuk merekam fakta di lapangan yang sering kali luput atau sengaja tidak diangkat oleh industri media besar.
“Ketika media arus utama terjebak dalam industri budaya dan penataan persetujuan (manufacturing consent), maka di sinilah Jurnalis Warga mengambil alih garda depan. Kamera ponsel kalian, tulisan-tulisan kalian di media sosial, dan laporan langsung dari tapak konflik adalah media pencerahan yang sesungguhnya. Kalianlah yang merekam jeritan rakyat ketika kamera TV memilih berpihak pada modal dan kuasa,” seru Azzumar di hadapan peserta festival.
Tak hanya soal kebebasan pers, forum ini juga menarik garis tegas antara transisi energi dengan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Direktur LBH Pijar Harapan Rakyat, Rizal Hakiki, mengingatkan bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin komitmen tersebut dalam setiap kebijakan energi.
“Hak Ekosob bagi masyarakat bukan sekadar hak, melainkan jaminan atas komitmen negara. Mulai dari mengambil langkah nyata, memaksimalkan sumber daya, hingga mencapai perwujudan penuh secara bertahap, semua ini perlu dipenuhi,” urai Rizal.
Keresahan mengenai kondisi media dan isu lingkungan ini pun disalurkan melalui berbagai medium seni. Selain orasi, panitia menyuguhkan pameran foto dokumenter mengenai dampak transisi energi di wilayah Banten.
Panggung festival kian hidup dengan pembacaan puisi oleh sastrawan kenamaan seperti Qizink La Aziva, Toto ST Radik, serta penampilan dari UKM Belistra Untirta. Acara ditutup dengan penampilan musik dari Gesbica UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Turut hadir dalam orasi tersebut sejumlah tokoh lintas sektor, di antaranya Ade Irawan dari Visi Integritas, Jule dari Lingkar Studi Feminisme, Mad Haer Efendi dari Pena Masyarakat, serta Nurholis Madjid dari WALHI Jakarta. (*)
Discussion about this post