SERANG, BANPOS – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian serius terutama pada aspek transparansi. Terlebih, usai adanya langkah evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, pada langkah tersebut, pusat melakukan evaluasi tanpa menggandeng pemerintah daerah (Pemda) yang kemudian dinilai hanya sekedar basa-basi semata.
Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat. Kendati demikian, Dimyati memberikan catatan kritis kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama.
Dimyati mendesak agar tata kelola program ini dilakukan secara terbuka demi menghindari adanya pihak tertentu yang hanya mencari keuntungan dari program sosial tersebut.
“Yang penting saya minta BGN yang sekarang transparan, terbuka,” tegas Dimyati, Rabu (15/7).
Ia mengingatkan bahwa program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini murni memiliki orientasi sosial (social oriented) demi menolong masyarakat yang membutuhkan, mulai dari anak-anak hingga lansia.
“Bagus, jujur aja ya, MBG itu program yang mulia. Kan Bapak Presiden kasihan sama anak-anak, kasihan sama ibu hamil, kasihan juga sama kaum duafa, nenek-nenek, kakek-kakek rentan begitu,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Dimyati berpesan agar manajemen di lapangan dijaga dengan ketat agar misi mulia ini tidak bergeser orientasinya.
“Saya berharap kalau ada yang ambil keuntungan, nah, itu ada salah, mis dari social oriented menjadi profit oriented,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov Banten berharap masyarakat dapat melihat dampak positif yang luas dari program ini alih-alih berfokus pada sisi negatifnya. Dimyati bahkan meminta agar BGN bersedia menambah titik sasaran jika dalam perhitungannya masih ada wilayah di Banten yang belum terakomodasi.
“Dan jangan dilihat negatifnya, positifnya lebih besar, manfaatnya lebih besar dibanding mudaratnya. Kalau misalnya kita hitung ada yang kurang, tolong dibantu, di titik-titiknya ditambah untuk Banten,” pintanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah provinsi merasa dikesampingkan dalam proyek strategis ini. Baginya, pemprov menempatkan diri sebagai pengawas umum dan tidak berniat untuk mencampuri urusan teknis daerah.
“Jadi, jangan lantas, ‘Oh, provinsi ingin ikut cawe-cawe’, enggak juga, gitu loh. Provinsi enggak diajak enggak apa-apa. Yang penting masyarakat Banten menerima manfaatnya,” paparnya. Sementara itu, kritik lebih tajam datang dari pengamat kebijakan publik, Muslih Amin. Ia menilai langkah evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini terkesan setengah hati dan hanya bertujuan untuk meredam gejolak di tengah masyarakat.
Ia bahkan menyebut proses evaluasi tanpa melibatkan pemerintah daerah tersebut tak lebih dari sekadar formalitas belaka.
”Bukan hanya setengah hati, malah terkesan evaluasi basa-basi saja, hanya untuk menutupi aksi protes publik yang belakangan mencuat,” ujar Muslih.
Muslih sangat menyayangkan sikap BGN yang dinilai masih mengabaikan dan enggan mendengar aspirasi masyarakat dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan MBG. Menurutnya, wajar jika pemerintah daerah menaruh kekecewaan mendalam terhadap proses evaluasi tersebut.
”Wajar sekali jika pemda kecewa. Ingat, pemda inilah yang paling memahami kondisi riil di lapangan, mulai dari urusan logistik, pemetaan sekolah, hingga karakteristik masyarakat setempat,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini baru akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara partisipatif.
BGN harus membuka ruang kolaborasi yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing.
”Pendekatan kolaboratif ini sangat krusial. Melalui cara ini, hasil evaluasi akan jauh lebih akurat karena benar-benar mencerminkan kondisi daerah yang sangat beragam. Output-nya pun berupa rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat,” papar Muslih.
Menutup pandangannya, Muslih mengimbau pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Banten untuk tidak lengah. Ia meminta publik tetap aktif mengawasi jalannya program ini di lapangan.
”Saya mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus mengawal, mengawasi, dan tidak ragu mengoreksi setiap kebijakan BGN yang saat ini mulai diberlakukan kembali,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah kemarin memicu kritik keras dari daerah. Pemerintah Pusat dinilai berjalan sendiri dan mengabaikan peran krusial Pemerintah Daerah dalam merumuskan tata kelola program nasional ini.
Wakil Ketua Satgas MBG Banten, Komarudin, mengungkapkan kekecewaannya lantaran pihak Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sama sekali tidak dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut.
Padahal, pihak daerah menjadi garda terdepan yang paling memahami dinamika dan realitas pelaksanaan di lapangan.
“Ya, Pemprov, Pemda ini ataupun Kota kelihatannya tidak diajak itu evaluasi. Padahal kita menunggu, ya kita bisa memberikan masukan gitu bagaimana perbaikan tata kelolanya, tapi kelihatannya enggak ada, kita tunggu-tunggu,” ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (13/7).
Menurut Komarudin, sikap melompati koordinasi dengan daerah ini mencerminkan ego sentralistik yang kuat dari Pemerintah Pusat. Pola komunikasi satu arah ini dikhawatirkan membuat hasil evaluasi dan perbaikan program menjadi tidak maksimal dan tidak menyentuh akar persoalan di tingkat bawah.
“Ya, sangat disayangkan, ini sentralistis gitu, semuanya di pusat. Lah, kalau begitu ya perbaikannya enggak maksimal. Diragukan ini perbaikan tata kelolanya kayak apa. Kelihatannya enggak maksimal,” tegasnya. (*)
Discussion about this post