SERANG, BANPOS — Persoalan kerja sama antara mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan yayasan yang menaunginya belum menemui titik terang. Mediasi yang digelar di salah satu kafe di Kota Serang, Kamis (10/9) malam hingga Jumat (11/9) dini hari, berakhir tanpa kesepakatan.
Pertemuan tersebut difasilitasi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten untuk mencari jalan keluar atas persoalan administrasi antara mitra dapur dan yayasan.
Namun, perbedaan kepentingan membuat mediasi mengalami deadlock. Para mitra meminta kerja sama dengan yayasan saat ini dihentikan dan diganti dengan yayasan pilihan mereka sendiri. Sementara GS menolak permintaan tersebut.
Kuasa Hukum para mitra, Sulaeman Buulolo, melalui Niko, menegaskan pertemuan tersebut bukan bagian dari proses restorative justice (RJ) atas laporan polisi yang telah dibuat.
“Pertemuan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari arahan Ibu Ida dari KPPG Banten. Harapannya, persoalan administrasi antara yayasan dan SPPG tidak sampai menghambat kegiatan dapur,” ujar Niko.
Ia menjelaskan, terdapat tiga yayasan yang saat ini menaungi para mitra, yakni Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa, Yayasan Generasi Petarung Indonesia, dan Yayasan Merah Putih Berkibar.
Menurut Niko, para mitra tidak meminta hal yang rumit. Mereka hanya ingin diberikan kesempatan mengganti yayasan karena menilai persoalan administrasi dan pencairan telah mengganggu operasional.
“Yang kami minta pada dasarnya adalah izin untuk berpindah yayasan. Kami sudah memiliki yayasan yang ingin diajukan sendiri dan berharap KPPG maupun BGN bisa memberikan ruang untuk itu,” katanya.
Namun, permintaan tersebut tidak disetujui GS. “Posisi GS tetap ingin SPPG berjalan bersama yayasan yang sekarang. Jadi, di situlah perbedaan yang sampai akhirnya membuat mediasi tidak menemukan kesepakatan,” tambahnya.
Niko menyebut GS memiliki alasan tersendiri untuk mempertahankan kerja sama. GS, kata dia, merasa telah memberikan kontribusi sejak proses pembangunan dapur MBG milik para mitra.
Salah satu mitra, Mansur, yang menjalankan dapur MBG di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mengaku persoalan tersebut mulai berdampak terhadap keberlangsungan dapurnya.
“Yang paling kami khawatirkan operasional dapur sampai terkena suspend. Persyaratan dari Dinkes, IKL dan Puskesmas sebenarnya sudah kami lengkapi. Persoalannya tinggal pengunggahan, sedangkan akun OSS tidak kami pegang,” ujar Mansur.
Dapur miliknya melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.
Keluhan lain datang dari Deni. Ia mengaku persoalan pencairan membuat dapur berada dalam posisi sulit karena kewajiban kepada pemasok tetap berjalan.
“Kami sudah mengeluarkan investasi miliaran rupiah. Ketika kerja sama dengan yayasan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pencairan terlambat, tekanan justru kembali kepada kami dari para investor,” ucap Deni.
Karena tidak ada titik temu, Niko memastikan persoalan tersebut akan dibawa kembali ke jalur hukum.
“Kami tetap melanjutkan laporan polisi yang sudah dibuat. Sekarang tinggal menunggu proses klarifikasi dari penyidik. Mediasi malam ini tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Niko.
Mansur berharap KPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) membantu para mitra mendapatkan yayasan yang dinilai mampu mendukung kelancaran operasional dapur.
“Kami berharap BGN dan KPPG dapat membantu memberikan solusi, termasuk memberi kesempatan kepada kami memilih yayasan yang benar-benar bisa mendukung operasional. Jangan sampai program MBG justru tersendat karena persoalan hubungan antara mitra dan yayasan,” ujarnya.
Sementara itu, GS memberikan bantahan atas sejumlah persoalan yang disampaikan para mitra. Ia mengatakan hanya ada dua mitra yang mengaku mengalami keterlambatan pencairan, yakni Mansur dan Deni.
“Yang menyampaikan persoalan dana belum masuk itu Mansur dan Deni. Setelah dicek, dari yayasan memang ada keterlambatan dan hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada mitra,” kata GS.
Ia menyebut keterlambatan pembayaran hanya berlangsung sekitar satu hingga dua hari. Menurutnya, pembayaran tetap diproses dan tidak dihentikan.
“Pembayarannya tetap berjalan, hanya waktunya memang mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Terkait persoalan akun OSS, GS membantah dirinya menguasai akun tersebut. Menurutnya, pengelolaan akun dilakukan oleh pihak lain yang memang ditugaskan khusus.
“Bukan saya yang memegang akun OSS. Ada orang yang memang khusus menangani dan mengelola akun tersebut,” tegasnya.
Sedangkan terkait permintaan mitra untuk mengganti yayasan, GS mengatakan pihaknya memiliki pertimbangan sendiri. Ia menilai yayasan telah memberikan fasilitasi kepada para mitra sejak awal pembangunan dapur.
Ia juga menyebut pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap rekening yayasan serta memastikan adanya transaksi yang telah disetujui.
“Rekening yayasan juga sudah kami cek dan ada bukti transfer yang memang sudah disetujui,” tandasnya. (*)
Discussion about this post