LEBAK, BANPOS — Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya mengancam akan memecat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak komunikatif. Bukan tanpa alasan. Sebab, ia memandang komunikasi yang baik itu penting demi tercapainya target pembangunan yang optimal.
Pernyataan dilontarkan secara terbuka dalam rapat paripurna setelah ia mendapat laporan dari salah satu anggota legislatif dari Fraksi PDI-Perjuangan, Agus Ider Alamsyah.
Dalam agenda tersebut, ia mengaku kerap menghadapi kendala komunikasi dengan para OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Agus menilai, birokrat di lingkungan Pemkab Lebak tidak komunikatif. Padahal komunikasi yang hendak dijalin berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lebak.
Menurutnya, persoalan ini justru bertolak belakang dengan niat Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, yang hendak memperbaiki diri terutama dalam hal berkomunikasi.
“Tetapi di balk pak bupati hari ini mulai memperbaiki diri, saya mengkritik para kepala dinas, pak. Saya sedih jadi anggota DPR sudah dua periode tapi ketika saya WA (WhatsApp), mereka tidak merespon,” ujarnya kepada bupati dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Rabu (22/4/2026).
Agus menegaskan bahwa komunikasi yang dijalin oleh para anggota legislatif jangan disalah artikan sebagai upaya pemerasan kepada para OPD. Namun semata-mata murni demi kepentingan masyarakat.
“Saya juga ingin mengingatkan ketika WA dari kami para anggota dewa jangan diartikan sebagai meminta uang, tidak ada pak. Kami sudah digaji oleh negara,” tegasnya.
Desak Hasbi Beri Peringatan
Oleh sebab itu Agus mendesak Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Kabupaten Lebak untuk memberikan peringatan kepada jajaran birokratnya. Karena jangan sampai persoalan itu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lebak.
“Itu saja pak bupati, mohon dengan sangat tegur para kepala dinasnya,” ucapnya.
Mendengar aduan tersebut Hasbi secara tegas mengatakan, sebagai bupati dirinya menekankan kepada seluruh jajaran OPD untuk selalu kooperatif dengan semua pihak terutama dengan anggota DPRD.
Sebab, menurutnya anggota legislatif merupakan sosok penting karena membawa aspirasi masyarakat.
“Jadi bagaimana mau membangun daerah kalau eksekutif dan legislatifnya tidak bisa berkolaborasi,” ucapnya.
Hasbi memandang kritikan tersebut sebagai catatan penting bagi pemerintahannya.
Oleh sebab itu ia mendorong seluruh jajaran birokrat di lingkungan Pemkab Lebak untuk segera melakukan perbaikan.
Kemudian karena persoalan ini dianggap penting, Hasbi mengancam akan menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemecatan kepada seluruh jajaran birokrat di lingkungan Pemkab Lebak apabila dirinya masih mendapati adanya laporan serupa.
“Dalam PP Nomor 54 ketika arahan kepala daerah – PPK disebutnya – tidak dilaksanakan sehingga menghambat jalannya pemerintahan, saya boleh memberhentikan dengant idak hormat kepada para kepala OPD,” pungkasnya.
Discussion about this post