LEBAK, BANPOS – Publik desak oknum ASN Dinsos Lebak dicopot dari jabatan buntut dugaan pungli yang menyasar warga miskin saat pengurusan data. “Memeras orang miskin adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan,” tegas Ketua Bidang Pengkajian DPD HIMMA Lebak, Repi Rizali.
Selanjutnya, Repi menilai praktik lancung ini membuktikan bobroknya moral pelayan publik yang seharusnya melayani kelompok masyarakat rentan. “Ini bukan hanya soal pungli tapi soal cara berpikir bengis dari seorang abdi negara,” ujar Repi, Minggu (15/3/2026).
Setelah itu, ia menyebut kelakuan oknum tersebut sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan masyarakat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi. “Dia memanfaatkan kesusahan masyarakat demi pundi rupiah pribadi, kurang bengis apa kelakuan itu?” tanya Repi dengan nada geram.
Lantas, Repi menekankan bahwa ASN sektor sosial wajib memiliki standar empati yang jauh lebih tinggi daripada instansi lainnya. “Petugas Dinas Sosial seharusnya peka terhadap penderitaan rakyat tanpa harus mengalaminya sendiri,” lanjut aktivis mahasiswa asal Lebak ini.
Desak Sanksi Pencopotan Jabatan ASN Dinsos Lebak
Seketika, HIMMA mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak agar tidak main-main dalam mengusut tuntas laporan aduan masyarakat yang masuk tersebut. “ASN tersebut harus segera dicopot dari jabatannya jika terbukti bersalah,” cetus Repi menuntut ketegasan pihak pemerintah daerah.
Kemudian, ia mengingatkan bahwa mata publik kini terus memantau jalannya proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh pihak terkait. “Langkah tegas Inspektorat menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menyapu bersih praktik pungli birokrasi,” tegas Repi kembali.
Berikutnya, Repi memberikan apresiasi khusus kepada para korban yang berani membongkar borok pelayanan publik ini ke ranah luas. “Keberanian korban sangat krusial agar praktik serupa tidak terus berulang dan memakan korban lebih banyak lagi,” ungkapnya mengapresiasi.
Terakhir, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi keadilan warga kelompok miskin. “Jangan beri ruang bagi oknum culas yang memeras rakyat demi kepentingan pribadi di lingkungan dinas,” pungkas Repi menutup pernyataan. (*)







Discussion about this post