SERANG, BANPOS – Ketua Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang Banten (PP-HAMAS BANTEN), Irhamulloh mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan peredaran serta menjamin ketersediaan masker di masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak menyusul erupsi GAK yang berdampak pada penyebaran abu vulkanik di Banten, Lampung, Jawa Barat, hingga Jakarta.
Irham menilai ketersediaan alat pelindung diri seperti masker adalah kebutuhan vital yang tidak boleh diabaikan atau diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar saat kondisi darurat.
“Salah satu kebutuhan mendesak dalam menghadapi paparan abu vulkanik adalah ketersediaan masker sebagai alat pelindung. Namun, persoalan masker juga tidak boleh dianggap sebagai hal kecil. Ketika masyarakat membutuhkan masker dalam jumlah besar, jangan sampai justru terjadi kelangkaan stok atau lonjakan harga di pasaran,” ujar Irham, Kamis (10/9).
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, lonjakan harga maupun kelangkaan stok masker di saat krisis, menjadi indikator lemahnya manajemen logistik bencana yang dikelola pemerintah.
“Jika harga masker melonjak atau stok menipis ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam kesiapsiagaan dan manajemen logistik kebencanaan. Jangan sampai bencana alam berubah menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga kebutuhan perlindungan masyarakat,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa akses terhadap ketersediaan masker di tengah paparan abu vulkanik merupakan hak keselamatan warga yang wajib dijamin oleh negara, bukan sekadar komoditas perdagangan.
“Dalam kondisi darurat, akses terhadap alat pelindung diri bukan semata-mata persoalan perdagangan, melainkan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak masyarakat atas perlindungan dan keselamatan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta langkah taktis berupa intervensi pasar, pencegahan penimbunan, serta penyediaan stok cadangan dilakukan sejak dini sebelum terjadi kepanikan di tengah warga.
“Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan masker, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik. Pengawasan terhadap distribusi, pencegahan praktik penimbunan, serta penyediaan stok cadangan harus dilakukan sejak dini, bukan setelah kondisi memburuk, masyarakat mulai panik, dan harga kebutuhan terlanjur melonjak,” tegasnya.
Meski mengapresiasi langkah penanganan awal seperti pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan oleh pemerintah, PP-HAMAS BANTEN mengingatkan bahwa peran negara tidak boleh berhenti pada kebijakan imbauan semata.
Sebab, menurutnya ukuran keberhasilan penanganan bencana bukanlah seberapa sering imbauan disampaikan, melainkan seberapa siap negara ketika masyarakat benar-benar berada dalam situasi ancaman.
“Jangan sampai negara baru hadir setelah korban berjatuhan, setelah masker habis di pasaran, atau setelah harga kebutuhan perlindungan masyarakat melonjak tinggi,” ujarnya. (*)
Discussion about this post