SERANG, BANPOS – Krisis air bersih mulai meluas di Provinsi Banten seiring menguatnya musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mencatat, sedikitnya terdapat delapan kecamatan di dua kabupaten telah mengalami bencana kekeringan hingga pertengahan Juli 2026.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Banten per 17 Juli 2026, wilayah terdampak tersebar di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.
Delapan kecamatan tersebut yakni Setu di Kabupaten Tangerang serta Karangtanjung, Angsana, Sindangresmi, Cadasari, Patia, Cikeusik, dan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kekeringan dan menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.
“Kami terus melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, kami segera mengirimkan bantuan distribusi air menggunakan mobil tangki,” kata Lutfi, Senin (20/7).
Data BPBD menunjukkan, di Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, sedikitnya 120 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan di Desa Keranggan.
Sementara di Kabupaten Pandeglang, dampak kekeringan jauh lebih luas. Kecamatan Sindangresmi menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, tersebar di sejumlah desa seperti Cipingang, Bojongmanik, Pasirlancar, Pasirdurung, Kadumelati, Cempaka Warna, Sindangresmi, hingga Pasirlola.
Selain itu, kekeringan juga melanda Kecamatan Karangtanjung, Angsana, Cadasari, Patia, Cikeusik, dan Sukaresmi dengan ratusan kepala keluarga terdampak di masing-masing wilayah.
Sebagai bentuk penanganan darurat, BPBD Provinsi Banten telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah daerah. Salah satunya pada Senin (20/7), BPBD mendistribusikan 5.000 liter air bersih kepada 180 kepala keluarga di Kampung Pasir Kadu, Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.
Lutfi mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau dan segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Kami mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak. BPBD akan terus bersiaga dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung,” ujarnya.
BPBD Provinsi Banten memperkirakan potensi kekeringan masih dapat meluas apabila curah hujan rendah terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Karena itu, pemantauan dan distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Disisi lain, Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa meminta kepada Pemprov Banten untuk memastikan titik bencana kekeringan dan melakukan mitigasi se maksimal mungkin guna menghindari kerugian berupa krisis air, gagal panen hingga kebakaran hutan.
“Pemprov maupun pemda harus saling berkolaborasi dalam melakukan mitigasi dampak dari kemarau panjang ini,” tandasnya. (*)
Discussion about this post