SERANG, BANPOS – Musim kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino mulai menorehkan luka nyata di hamparan persawahan Provinsi Banten. Ribuan hektare tanaman padi layu, mengering, bahkan sebagian telah mati sebelum sempat dipanen. Para petani hanya bisa menunggu, menunggu hujan yang tak kunjung datang, dan menunggu bantuan yang belum sepenuhnya tiba.
Data kerusakan tanaman padi akibat kekeringan di Provinsi Banten selama Musim Tanam (MT) 2026 mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sejak akhir Mei hingga 10 Juli 2026, total lahan yang terdampak kekeringan mencapai 1.139 hektare, terdiri dari kategori ringan 937 hektare, sedang 117 hektare, dan berat 85 hektare. Dari angka itu, 28,5 hektare telah pulih, 400 hektare berhasil dipanen lebih awal, dan 320 hektare masih berstatus terancam.
Empat kabupaten menjadi episentrum kerusakan. Kabupaten Pandeglang paling parah dengan 593 hektare terdampak, 400 hektare di antaranya berhasil dipanen darurat. Kabupaten Serang menyusul dengan 451 hektare, di mana 320 hektare masih terancam dan 16,5 hektare dalam proses pemulihan. Kabupaten Tangerang mencatat 81 hektare terdampak, sementara Kabupaten Lebak 14 hektare dengan 12 hektare di antaranya mulai pulih berkat hujan.
Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saiful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa kondisi kekeringan terparah terjadi di wilayah-wilayah dengan lahan sawah tadah hujan yang jauh dari jangkauan irigasi.
“Tanpa pasokan air dari saluran irigasi, satu-satunya harapan petani adalah curah hujan, yang justru absen dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya, Rabu (15/7).
Hasil monitoring Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di lapangan menemukan empat kondisi utama yang memperparah situasi yakni tidak ada hujan dalam beberapa hari berturut-turut, tidak ada sumber air di sekitar lahan, sumber air yang ada sudah mulai mengering, serta sumber air yang terlalu jauh dari lokasi kejadian sehingga menyulitkan proses pompanisasi.
Di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, misalnya, kekeringan menghantam 250 hektare lahan dengan 140 hektare lainnya masih terancam. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Kopo yang mencatat 85 hektare terdampak dan 45 hektare terancam, serta Kecamatan Pamarayan dengan 30 hektare terdampak dan 50 hektare terancam.
Untuk jangka pendek, penanganan difokuskan pada pompanisasi dan penggunaan selang air dari sumber terdekat. Namun di sejumlah titik, kendala teknis menghadang.
Di Kecamatan Tirtayasa misalnya, selang berukuran 3 inci sepanjang 100 meter yang dipinjamkan melalui UPTD Balai Penyuluhan Teknologi Pertanian dan Hortikultura (BPTPHP) ternyata tidak cukup panjang untuk menjangkau petakan sawah di tengah yang berjarak sekitar 900 meter dari sumber air.
“Upaya BPTPHP yang telah dilakukan dan telah diterima poktan yakni telah meminjamkan selang dengan ukuran 3 inci dan panjang 100 meter. Namun masih terlalu jauh hingga air sampai ke petakan sawah yang posisinya berada di tengah,” kata Saiful.
Untuk jangka panjang, Dinas Pertanian mendorong penerapan strategi mitigasi yang lebih sistematis yakni penanaman varietas tahan kekeringan seperti Inpari 32, penerapan sistem tumpang sari, pemilihan komoditas palawija untuk lahan kering, serta pengaturan pola tanam sesuai kalender iklim. Koordinasi dengan sumur dalam juga sedang dijajaki sebagai solusi jangka panjang di wilayah yang tidak terjangkau irigasi permukaan.
Di tingkat lapangan, UPTD BPTPHP telah bergerak di sejumlah kecamatan terdampak mulai dari Kecamatan Petir, Tirtayasa, Bandung, hingga Jawilan di Kabupaten Serang, untuk melakukan monitoring, mitigasi, dan koordinasi bersama penyuluh pertanian, kelompok tani, serta aparat desa.
Pompanisasi darurat telah digelar di Kecamatan Jawilan dan Petir. Pertemuan koordinasi dengan kelompok tani juga aktif digelar untuk membahas langkah-langkah penanganan yang bisa segera dieksekusi di lapangan.
Saiful menegaskan, koordinasi tingkat lapangan dengan petugas dan instansi terkait akan terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak kekeringan. Termasuk di dalamnya koordinasi dengan perbenihan mengenai stok benih untuk mengantisipasi apabila terjadi puso.
“Rencana tindak lanjut sedang diproses dan dikoordinasikan dengan Korluh, Penyuluh, Poktan, dan sebagainya untuk jangka panjang,” kata Saiful.
Di sisi kesiapsiagaan bencana, Fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 telah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten memetakan sebanyak 415 titik rawan kekeringan yang tersebar di delapan kabupaten dan kota.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, menyebut wilayah pesisir utara Banten diprediksi menjadi daerah yang lebih dulu merasakan dampak paling berat. Kawasan yang paling berpotensi terdampak membentang dari Kabupaten Serang hingga Tangerang Raya.
“Wilayah yang paling berpotensi terdampak berada di bagian utara Banten, mulai dari Kabupaten Serang hingga kawasan Tangerang Raya. Sektor pertanian menjadi yang paling rentan karena lahan persawahan diperkirakan mengalami kekeringan,” ujar Lutfi.
Selain sektor pertanian, ketersediaan air bersih bagi masyarakat juga menjadi perhatian utama pemerintah. BPBD terus memperketat koordinasi lintas sektor untuk memastikan respons yang cepat ketika kondisi kekeringan semakin meluas. (*)
Discussion about this post