Selama puluhan tahun, birokrasi pemerintah di Indonesia, termasuk di daerah, sering kali diidentikkan dengan stigma negatif: proses yang lamban, prosedur yang berbelit-belit, dan tumpukan map yang mengharuskan warga berpindah dari satu meja ke meja lain. Namun, angin perubahan tampaknya mulai berembus kencang di Provinsi Banten. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sebuah transformasi nyata yang patut mendapat apresiasi dan sorotan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah membuktikan bahwa mesin birokrasinya tidak lagi usang, melainkan mampu beradaptasi, berinovasi, dan bekerja secara efisien. Pertanyaannya, apakah deretan penghargaan bergengsi dan tingginya angka penilaian dari lembaga pengawas sudah benar-benar berbanding lurus dengan kepuasan nyata di tengah masyarakat?
Mengubah Kuliatas Pelayanan ke Zona Hijau
Perubahan ini bukanlah sebuah kebetulan yang terjadi dalam semalam. Jika kita menengok ke belakang pada tahun 2022, Berdasarkan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 yang dirilis resmi oleh Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Banten meraih nilai akumulatif sebesar 74,26. Dalam zonasi Ombudsman, nilai tersebut menempatkan Pemprov Banten di Zona Kuning (Kategori C). Posisi ini tentu menjadi catatan merah yang menuntut pembenahan radikal dari hulu ke hilir.
Namun, data terbaru menunjukkan lonjakan kinerja yang sangat signifikan dan konsisten. Berdasarkan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pemprov Banten berhasil menembus 10 besar peringkat nasional dengan skor gemilang 94,01, yang menempatkannya pada Zona Hijau.
Tren positif ini terus berlanjut. Pada evaluasi Ombudsman untuk periode 2025 dan 2026, Pemprov Banten diganjar opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi”. Peningkatan ini juga sejalan dengan evaluasi ketat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menaikkan Indeks Pelayanan Publik Banten menjadi Kategori A-, serta menyematkan Predikat AA khusus untuk keberhasilan transformasi digitalisasi arsip. Pencapaian ini menjadi bukti empiris bahwa ada komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama.
Langkah Strategis Memutus Rantai Pungli
Meraih predikat AA pada sektor digitalisasi kearsipan dan implementasi e-government terbukti lebih dari sekadar pencapaian simbolis. Hal ini merupakan sebuah terobosan strategis yang berkontribusi langsung dalam menekan praktik pungutan liar (pungli).
Di masa lalu, birokrasi konvensional kerap mewajibkan pertemuan tatap muka antara masyarakat dan petugas saat mengurus dokumen, sebuah kondisi yang rentan disalahgunakan untuk pungli dan percaloan. Seiring berjalannya transformasi administrasi ke sistem digital, frekuensi kontak langsung tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Kini, warga bisa mengirimkan permohonan secara online, memantau status berkas secara real-time, hingga membayar retribusi resmi via metode nontunai yang masuk secara otomatis ke kas negara. Keterbukaan sistem seperti inilah yang secara efektif memblokir ruang gerak oknum nakal, serta mewujudkan layanan publik yang jauh lebih bersih dan akuntabel.
Fenomena “Viral” vs Kanal Pengaduan Resmi
Meskipun sistem dan data menunjukkan perbaikan yang mengesankan, masih ada tantangan nyata di lapangan. Evaluasi dari Ombudsman Banten menemukan sebuah fenomena menarik: masyarakat masa kini sering kali lebih memilih memviralkan keluhan di media sosial dibandingkan melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah.
Fenomena viral-based policy atau kebijakan yang berdasar pada hal viral ini menjadi kritik tersendiri bagi pemerintah daerah. Mengapa hal ini terjadi? Sering kali karena adanya persepsi bahwa keluhan yang viral akan ditindaklanjuti jauh lebih cepat. Oleh karena itu, tugas pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan responsivitas kanal pengaduan resmi. Sistem birokrasi baru bisa dikatakan sepenuhnya berhasil apabila masyarakat merasa yakin dan aman untuk melapor melalui jalur resmi, tanpa merasa perlu memviralkannya terlebih dahulu.
Angka Bukanlah Garis Finis
Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pimpinan instansi di Banten pada evaluasi awal tahun 2026 lalu, “Merasa sudah menjadi yang terbaik adalah awal dari sebuah kegagalan.”
Pernyataan ini harus menjadi prinsip utama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Skor 94,01 dan predikat Kategori A harus dipandang sebagai standar dasar, bukan garis akhir pencapaian. Pemprov Banten sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa perbaikan birokrasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas—mulai dari kemudahan mengurus izin usaha, kelancaran administrasi kependudukan, hingga kenyamanan pelayanan di fasilitas kesehatan dan kelurahan. (*)
Discussion about this post