SERANG, BANPOS – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Meski pemerintah menilai dampak kenaikan tersebut tidak akan terlalu dirasakan kelompok berpenghasilan rendah karena Pertamax merupakan BBM non-subsidi, pandangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan.
Alumni Sosiologi Pedesaan IPB University, Repi Rizali, menilai bahwa dampak kenaikan harga Pertamax tidak dapat dilihat semata-mata dari statusnya sebagai BBM non-subsidi. Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup besar antara asumsi yang dibangun berdasarkan data statistik dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Baca Juga
“Pemerintah tidak boleh menyederhanakan persoalan kenaikan Pertamax hanya dengan mengatakan bahwa ini adalah BBM non-subsidi sehingga tidak berdampak pada masyarakat kecil. Pernyataan seperti itu mungkin terdengar masuk akal di ruang rapat kementerian, tetapi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat,” ujar Repi kepada BANPOS, Kamis (11/6).
Menurut Repi, pendekatan yang hanya bertumpu pada data pengguna langsung Pertamax berpotensi mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Ia menilai, dalam praktiknya masyarakat tidak selalu membeli BBM berdasarkan kategori yang tercatat dalam statistik resmi.
Di lapangan, masyarakat menggunakan berbagai jalur distribusi yang membuat dampak kenaikan harga BBM menjangkau lebih banyak kelompok daripada yang terlihat dalam data.
Ia menjelaskan, di banyak wilayah pedesaan, terutama daerah yang jauh dari SPBU, masyarakat umumnya memperoleh BBM dari pengecer atau warung yang menjual BBM secara eceran. Dalam praktiknya, Pertamax menjadi salah satu jenis BBM yang banyak dijual di tingkat pengecer.
“Di banyak desa, terutama wilayah yang jauh dari SPBU, masyarakat tidak membeli BBM langsung di SPBU. Mereka membeli BBM eceran di warung-warung, dan yang paling banyak dijual adalah Pertamax. Artinya, petani yang pergi ke sawah, pedagang yang berkeliling mencari nafkah, buruh harian, hingga orang tua yang mengantar anak ke sekolah atau membawa keluarganya berobat ke puskesmas dan rumah sakit, semuanya terdampak oleh kenaikan ini,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena akses masyarakat desa terhadap SPBU tidak selalu mudah. Banyak warga memilih membeli BBM eceran yang tersedia lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Akibatnya, ketika harga Pertamax naik, biaya transportasi yang mereka keluarkan ikut meningkat, baik untuk kegiatan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari.
Repi menilai anggapan bahwa masyarakat kecil tidak terdampak karena yang mengalami kenaikan adalah Pertamax menunjukkan adanya jarak antara perspektif pembuat kebijakan dengan kondisi nyata masyarakat desa.
“Karena itu, narasi bahwa masyarakat kecil tidak terdampak karena yang naik adalah Pertamax merupakan pandangan yang lahir dari statistik, bukan dari kenyataan. Pernyataan tersebut justru menunjukkan betapa jauhnya pembuat kebijakan dari kehidupan masyarakat desa yang setiap hari bergantung pada BBM eceran untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosialnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kehidupan masyarakat desa tidak bisa dipahami hanya melalui angka-angka statistik konsumsi energi. Dalam keseharian, masyarakat pedesaan sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk mengakses lahan pertanian, pasar, fasilitas pendidikan, maupun layanan kesehatan. Karena itu, perubahan harga BBM akan langsung memengaruhi aktivitas dan pengeluaran mereka.
Selain dampak langsung terhadap pengguna BBM eceran, Repi juga menyoroti dampak lanjutan yang berpotensi muncul pada sektor distribusi barang dan jasa. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak.
“Hampir seluruh barang dan jasa yang digunakan masyarakat bergantung pada transportasi. Ketika biaya transportasi naik, maka biaya distribusi ikut naik. Ketika biaya distribusi naik, harga barang ikut terdorong naik. Pada titik itu, seluruh masyarakat ikut menanggung dampaknya, termasuk mereka yang tidak pernah membeli Pertamax,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kenaikan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, hasil pertanian, bahan bangunan, hingga berbagai layanan yang digunakan masyarakat.
Dampak tersebut bersifat tidak langsung, namun dapat dirasakan secara luas karena hampir seluruh rantai ekonomi bergantung pada transportasi.
Lebih lanjut, ia menilai data statistik mengenai profil pengguna Pertamax tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dampak kenaikan harga hanya dirasakan kelompok tertentu.
“Dalam statistik mungkin pengguna Pertamax didominasi kelas menengah. Namun dalam kehidupan nyata, ekonomi rakyat bekerja melalui rantai distribusi yang saling terhubung. Sehingga, kenaikan Pertamax pada akhirnya tetap akan dirasakan oleh petani, buruh, pedagang kecil, dan seluruh masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Yang berbeda hanya cara mereka merasakan dampaknya,” ungkap Repi.
Menurutnya, masyarakat yang menggunakan Pertamax secara langsung memang merasakan kenaikan harga saat membeli BBM. Namun masyarakat lain yang tidak menggunakan Pertamax tetap akan merasakan dampaknya melalui kenaikan ongkos transportasi, biaya distribusi, maupun harga berbagai kebutuhan yang mereka konsumsi setiap hari.
Karena itu, ia meminta pemerintah agar tidak semata-mata menggunakan status non-subsidi sebagai dasar dalam mengukur dampak sosial suatu kebijakan energi. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah harus berhenti menggunakan status non-subsidi sebagai alasan untuk mengecilkan dampak kebijakan ini. Sebab bagi rakyat, yang menentukan bukan apakah BBM itu bersubsidi atau tidak, melainkan apakah setelah kebijakan itu biaya hidup mereka menjadi lebih berat atau tidak,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post