SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah memilih tidak memakai rumah dinas dan mobil dinas jabatan. “Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan,” kata Kabag Umum Setda Kabupaten Serang, Fariz Ruhiyatullah.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Serang mengalihkan anggaran fasilitas jabatan itu untuk rutilahu dan bantuan ambulans desa.
Baca Juga
“Anggaran berbagai fasilitas jabatan dialihkan menjadi program rutilahu dan ambulans desa,” ujar Fariz, Minggu (10/5/2026).
Kemudian, Fariz menjelaskan Bupati Serang juga tidak memakai pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapan pendukungnya. “Beliau tidak menggunakan pemeliharaan, peralatan, dan perlengkapan rumah dinas,” katanya.
Selain itu, Ratu Rachmatuzakiyah tidak memakai beban biaya rumah dinas seperti listrik, air, dan telepon. “Beliau juga tidak menggunakan beban biaya rumah dinas,” tegas Fariz.
Sementara itu, Fariz menyebut kebijakan serupa berlaku terhadap kendaraan dinas jabatan Bupati Serang. “Untuk kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan,” ucapnya.
Di sisi lain, Bupati Serang memilih menggunakan mobil pribadi dalam menjalankan aktivitas kedinasan sehari-hari. “Beliau tidak menggunakan kendaraan dinas berikut pembiayaan yang melekat,” kata Fariz.
Berikutnya, Pemerintah Kabupaten Serang tidak membebankan biaya pemeliharaan kendaraan dinas kepada APBD untuk fasilitas tersebut. “Pemeliharaan kendaraan dinas juga tidak digunakan,” ujar Fariz.
Bahkan, Fariz menyebut biaya kendaraan dinas seperti pajak STNK juga tidak dipakai oleh Bupati Serang. “Beban biaya kendaraan dinas seperti pajak STNK juga tidak digunakan,” katanya.
Karena itu, pengalihan anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Program rutilahu dan ambulans desa menjadi sasaran pengalihan anggaran,” jelas Fariz.
Adapun, program rutilahu menyasar kebutuhan hunian layak bagi warga yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. “Penggunaan APBD harus lebih fokus pada kepentingan publik,” tegas Fariz.
Lebih lanjut, bantuan ambulans desa diarahkan untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah perdesaan. “Langkah ini menjadi bentuk efisiensi anggaran,” ujarnya.
Dengan demikian, Pemkab Serang membuka ruang fiskal lebih besar untuk program sosial dan pelayanan dasar masyarakat. “Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan,” tutup Fariz. (*)
Discussion about this post