CILEGON, BANPOS – Integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan di Kota Cilegon awal tahun ini.
Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, secara tegas memberikan peringatan kepada para pimpinan satuan pendidikan agar tidak main-main dalam mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga
Peringatan ini disampaikan Fajar di tengah momen sakral pengukuhan dan penyerahan SK promosi serta penandatanganan serah terima jabatan (Sertijab) kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon.
Acara yang berlangsung khidmat di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (21/1), mengukuhkan sebanyak 21 kepala sekolah baru yang terdiri dari 2 kepala sekolah untuk jenjang SMP Negeri dan 19 kepala sekolah untuk SD Negeri.
Di hadapan para pendidik yang baru saja menerima amanah tersebut, Fajar menekankan bahwa jabatan kepala sekolah bukan hanya soal manajerial akademik, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang ketat.
Fajar menyoroti pentingnya pengawasan berlapis untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang kerap menjadi masalah klasik di institusi pendidikan.
Menurutnya, koordinasi antara dinas terkait dan Inspektorat harus berjalan sinergis agar celah kesalahan administrasi maupun substantif dapat ditutup rapat.
“Dari catatan setiap tahun saya yakin juga semua OPD juga mengarahkannya terutama Inspektorat selalu mengawasi, kepala dinas pendidikannya juga mengawasi, mengingatkan juga,” ujar Fajar usai mengukuhkan 21 kepala sekolah saat ditemui di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (21/1).
Keseriusan Pemerintah Kota Cilegon dalam membenahi tata kelola dana pendidikan ini didasari oleh adanya audit rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fajar mengingatkan bahwa catatan atau temuan dari auditor negara tersebut tidak boleh dianggap angin lalu.
Setiap rekomendasi perbaikan wajib ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Dan kita juga setiap tahun ada audit dari BPK itu catatannya ngga boleh hanya dihiraukan saja, cara pengelolaan sudah diatur, ada aturannya, tolong diingatkan lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fajar menyadari bahwa kesalahan pengelolaan seringkali terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman teknis atau human error.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya penyegaran pengetahuan atau refreshment secara berkala bagi para operator sekolah dan kepala sekolah selaku kuasa pengguna anggaran.
Hal ini dinilai krusial untuk memutus rantai kesalahan yang sama yang terus berulang setiap tahun anggaran.
“Nanti kan selalu ada refresh yah. Bu Heni pernah menyampaikan ke saya ada refresh-refresh pak buat operator BOS. Dan kepala sekolah untuk mengelola BOS itu ada lagi aturannya dan itu ada refresh nya ngingetin lagi bahwa ini caranya seperti ini. Sehingga kesalahan yang sama tidak terulang terulang terulang terus,” tuturnya.
Orang nomor dua di Cilegon ini juga menginstruksikan agar Dindikbud tidak berjalan sendiri.
Kolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat harus diperkuat untuk memastikan fungsi pencegahan berjalan efektif.
“Saya nanti minta juga untuk Kepala Dindikbud juga sama Inspektorat bersama-sama berkolaborasi untuk biar mastiin bahwa kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terjadi lagi,” terangnya.
Selain masalah teknis dana BOS, Fajar juga menyinggung soal Survei Penilaian Integritas (SPI).
Ia memantau secara ketat pergerakan skor integritas di lingkungan Pemkot Cilegon, yang menjadi indikator bersih tidaknya sebuah birokrasi dari praktik korupsi dan gratifikasi.
“Naikin skoring SPI yang tadinya merah ke kuning saya pantau mulu, pelototi mulu apalagi ini (BOS). Dengan kordinasi yang baik dengan APIP menunjukkan bahwa serius dalam pengawasan dana BOS,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menjelaskan dinamika kepegawaian di lingkup dinasnya.
Rotasi dan promosi adalah hal yang lumrah mengingat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna bakti.
Heni merinci, selain 21 kepala sekolah yang dilantik, masih ada posisi yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan akan ada gelombang pensiun berikutnya.
“19 SD dan 2 untuk SMP. Ada 2 lagi (Plt). Bulan depan juga ada yang pensiun. Di 2026 ini ada lagi rotasi promosi. Ada 500 setahunnya pensiun guru, tahun ini 100 guru,” jelas Heni.
Menanggapi instruksi Wakil Walikota mengenai dana BOS, Heni mengakui secara terbuka bahwa pada tahun anggaran sebelumnya memang terdapat temuan BPK.
Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan sepenuhnya dan menjadi bahan evaluasi serius bagi jajarannya.
Temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran pada pos belanja utilitas.
“Kalau pengelolaan dana BOS tahun lalu kita menjadi pembelajaran memang ada temuan. Memang temuannya belanja listrik ada kelebihan membayar harus dikembalikan. Nah sudah 100 persen dikembalikan. Insyaallah untuk tahun ini tidak akan ada lagi terjadi hal-hal yang tahun lalu menjadi temuan BPK,” tuturnya.
Heni menaruh harapan besar pada pundak para kepala sekolah yang baru dilantik.
Ia meminta mereka untuk segera beradaptasi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang inklusif, serta mampu menjadi teladan bagi para guru dan siswa di sekolah masing-masing.
“Kami berharap yang hari ini menerima promosi mampu memimpin dengan visi keteladanan, menguatkan peran guru sebagai pendidik profesional, menghadirkan iklim kolaboratif dan inklusif dan menempatkan kepentingan peserta didik sebagai pusat kebijakan dan keputusan,” ujarnya.
“Jadilah pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan sekecil apapun,” tutupnya. (*)
Discussion about this post