LEBAK, BANPOS — Aksi unjuk rasa Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Jakarta batal digelar. Awalnya, aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 7 September 2026.
Penyebabnya karena perwakilan dari masing-masing forum PPPK paruh waktu telah ditemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan itu berlangsung di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9) lalu.
Batalnya rencana aksi unjuk rasa itu kemudian turut diperkuat dengan munculnya surat pembatal dari Sekretariat Nasional (Seknas) Aliansi Merah Putih Gabungan Organisasi ASN PPPK Lintas Profesi. Surat bernomor 50/SEK-NAS/AMP/IX/2026 itu diterbitkan pada Kamis (3/9).
Dalam surat tersebut Ketua Seknas Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdilah, menyatakan bahwa berdasarkan pertemuan tersebut DPR RI menyepakati serta mengakomodir semua tuntutan yang disampaikan oleh aliansi. Namun, dengan syarat aksi unjuk rasa yang direncanakan akan digelar pada Senin (7/9) dibatalkan.
“Maka dengan kesepakatan tersebut kegiatan Silatnas sesuai jadwal “DIBATALKAN”,” tulis Fadlu dalam surat tersebut sebagaimana dikutip BANPOS pada Minggu (6/9).
Ada empat poin tuntutan yang diajukan dalam pertemuan tersebut di antaranya pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua profesi baik teknis, nakes maupun guru pada tahun 2026;
Pengangkatan PPPK penuh waktu semua profesi baik teknis, nakes, maupun guru tanpa memandang usia menjadi PNS pada tahun 2027;
Kemudian realisasikan pengembangan karir bagi seluruh ASN PPPK pada tahun 2026. Terakhir, pengalihan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.
Surat pembatalan aksi itu turut ditandatangani oleh tujuh perwakilan forum PPPK. Pertama Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika; Forkomnas Lipkes, Bambang Utomo; FK-BPPPN, Erwin Kusumajaya.
Selanjutnya AP3KI, Nur Baitih; Penyuluh Agama Islam Indonesia, Sukamto; Aliansi R2 R3 Data Base BKN Indonesia, Faisol Mahardika; dan terakhir Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia, Herru Gama Yudha.
Batalnya rencana aksi unjuk rasa tanggal 7 September 2026 itu turut dibenarkan oleh Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lebak, Robby Iswandi. Meski begitu, dia menegaskan, pihaknya akan tetap terus mengawal tuntutan tersebut hingga benar-benar direalisasikan.
“Tapi kita akan terus kawal sampai tuntas,” tegasnya saat dihubungi BANPOS pada Minggu (6/9).
Di samping itu Robby mengingatkan seluruh PPPK paruh waktu, khususnya di Kabupaten Lebak untuk tidak cepat merasa puas atas hasil yang didapat saat ini. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan masih perlu dikawal hingga benar-benar diwujudkan.
“Jangan euforia dulu, tetap akan kita kawal sampai tuntas,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post