Kasemen Masih Darurat ‘Dolbon’, Jamban Layak Masih Sangat Minim

SERANG, BANPOS – Upaya mewujudkan Kecamatan Kasemen bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau yang kerap disebut ‘modol di kebon’ (dolbon), masih menghadapi tantangan besar.

Hingga saat ini, sebanyak 1.900 warga di kecamatan tersebut masih belum memiliki jamban layak sehingga pemerintah terus mencari dukungan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi.

Baca Juga

Camat Kasemen, Sugiri, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan, total warga yang belum memiliki jamban mencapai sekitar 2.150 orang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 200 unit jamban telah berhasil dibangun melalui kolaborasi Pemkot Serang bersama Dompet Dhuafa.

Meski demikian, kebutuhan yang masih harus dipenuhi tetap cukup besar.

“Total yang tidak mempunyai jamban sekitar 2.150. Yang sudah terselesaikan kurang lebih 200, jadi masih ada sekitar 1.900 lagi yang belum memiliki jamban,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/7).

Menurut Sugiri, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan untuk menentukan prioritas pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar akses sanitasi layak dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan, Kelurahan Terumbu menjadi wilayah dengan jumlah warga yang belum memiliki jamban paling banyak.

Berdasarkan pendataan, sekitar 550 warga di kelurahan tersebut masih membutuhkan bantuan pembangunan jamban.

“Yang paling banyak itu Terumbu, ada sekitar 550 warga yang belum mempunyai jamban,” ujarnya.

Karena itu, Kelurahan Terumbu menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Selain Terumbu, pemerintah kecamatan juga menargetkan Kelurahan Warung Jaud dan Masjid Priyayi menjadi wilayah pertama yang mendeklarasikan setop BABS.

Namun, Sugiri mengakui percepatan pembangunan jamban masih terkendala keterbatasan dukungan mitra.

Dompet Dhuafa yang selama ini menjadi salah satu mitra pembangunan belum dapat melanjutkan program di seluruh wilayah karena keterbatasan sumber daya dan pendanaan.

“Kami masih mencari mitra agar pembangunan jamban bisa berlanjut di delapan kelurahan lainnya. Harapannya seluruh wilayah di Kecamatan Kasemen bisa segera bebas dari praktik BABS,” jelasnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga filantropi, dunia usaha maupun organisasi sosial menjadi kebutuhan penting agar pembangunan jamban dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Pemkot Serang memastikan percepatan pembangunan jamban menjadi salah satu program prioritas dalam mewujudkan Kota Serang berstatus Open Defecation Free (ODF).

Memang, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang menjadi dua wilayah yang masih menjadi fokus penyelesaian.

Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh wilayah Kota Serang dapat terbebas dari praktik buang air besar sembarangan.

Karena itu, berbagai program percepatan terus dilakukan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Kita punya target ingin Kota Serang ini bebas ODF. Saat ini memang masih ada beberapa kecamatan yang belum tuntas. Karena itu kita mempercepat program-program pembangunan jamban,” kata Yudi.

Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan jamban yang cukup besar tidak memungkinkan seluruhnya dibiayai melalui APBD.

Oleh sebab itu, Pemkot Serang memilih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar program tetap berjalan.

“Nanti yang terencana bisa disinergikan dengan program Dinas PUPR. Sedangkan yang belum terencana kita kolaborasikan dengan Baznas, lembaga zakat, BUMN, BUMD, termasuk BWA apabila masih ada kebutuhan yang belum tercover,” ujarnya.

Menurut Yudi, pola kolaborasi tersebut memungkinkan bantuan pembangunan jamban menjangkau masyarakat yang belum masuk dalam program pemerintah.

Pemerintah juga menyelaraskan sasaran penerima bantuan dengan berbagai lembaga filantropi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Karena itu, Pemkot Serang akan memperluas sinergi dengan Baznas, Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA), perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta berbagai lembaga filantropi lainnya agar percepatan pembangunan jamban dapat terus berjalan.

“Strateginya melibatkan filantropi, lembaga-lembaga yang ada di Kota Serang, termasuk CSR perusahaan. Jadi kita bersinergi agar percepatan ini bisa terlaksana,” pungkasnya. (*).

Berita Terkait

Discussion about this post