SERANG, BANPOS — Seleksi calon direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten menuai sejumlah pertanyaan tentang transparansi hasil penilaian dari setiap peserta, baik yang lolos maupun gugur dalam setiap tahapannya.
Saat ini tiga dari empat BUMD Provinsi Banten akan segera memiliki pimpinan atau direktur utama (Dirut) baru.
Kini, Pansel BUMD Banten telah menetapkan sebanyak 11 nama untuk mengisi posisi direksi dan komisaris di PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), PT Banten Global Development (BGD), dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten (Perseroda).
Nama-nama tersebut diumumkan melalui laman resmi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten pada Jumat, (11/9). Mereka merupakan peserta yang lolos hingga tahap wawancara akhir.
Diketahui, wawancara dilakukan selama dua hari sebelum pengumuman dan dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah pada Rabu (9/9). Proses itu berlangsung di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten.
Sebelumnya, sebanyak 29 peserta dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Setelah melewati tahapan tersebut, mereka disaring kembali melalui wawancara akhir.
Dalam dokumen pengumuman tertanggal 11 September 2026 yang ditandatangani Ketua Pansel BUMD Banten Deden Apriandhi, lima nama ditetapkan untuk mengisi jajaran PT Agrobisnis Banten Mandiri.
Asep Kurnia ditetapkan sebagai Direktur Utama, Babay Suhendri sebagai Direktur Operasional, dan Roland Azerwin sebagai Direktur Keuangan. Adapun dua posisi komisaris independen diisi Nurhalim dan Riswanda.
Di PT Banten Global Development, pansel menetapkan Ginanjar Utardi sebagai Direktur Utama, Hendra Aji Purnama sebagai Direktur Operasional, dan Rohaelis sebagai Direktur Keuangan.
Dua posisi komisaris independen diisi Eten Hilman Hartono dan Toni Anwar Mahmud. Sementara itu, hanya satu nama yang ditetapkan untuk Jamkrida Banten, yakni M. Faik Azmi sebagai Direktur Utama.
Salah seorang sumber BANPOS yang enggan disebutkan namanya mengaku penasaran dengan hasil setiap seleksi jabatan strategis di perusahaan plat merah tersebut.
Sebab, dikatakan dia, berbeda dengan seleksi BUMD seperti di Kota Cilegon dimana pengumuman hasil penilaian di umumkan dengan tanda tangan disertai stempel basah.
Tak hanya itu, sumber BANPOS juga menyebut, hasil penilaian dari seleksi jajaran direksi BUMD Cilegon disampaikan tim pansel dengan secara rinci.
Oleh karena itu, ia mengaku mempertanyakan alasan Pemprov dan juga Pansel BUMD Banten yang hanya mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi tanpa disertai nilai hasil seleksi.
“Jauh beda ya, kalau PCM pengumumannya pake tanda tangan dan stempel basah. Nilai juga disampaikan dengan detail, yang lolos sama yang ngga lolos,” kata sumber BANPOS.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Panitia seleksi (Pansel) Calon Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten menegaskan bahwa nilai rinci atau hasil tes tiap peserta tidak dapat dipublikasikan secara umum kepada publik.
Hal ini disampaikan langsung Ketua Pansel sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan yang merespons pertanyaan terkait transparansi proses seleksi pimpinan perusahaan plat merah tersebut.
“Nilai-nilai itu kan nilai yang banyak data pribadinya. Ada penilaian kecakapan tertentu dari masing-masing peserta, sehingga itu termasuk informasi yang memang tidak bisa dipublikasikan,” ujar Deden, Selasa (22/9).
Lebih lanjut Deden menjelaskan, khususnya pada tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), asesmen yang dilakukan melibatkan variabel mendalam terkait profil pribadi dari setiap peserta.
“Nilai UKK itu nilai yang dirahasiakan karena berisi evaluasi psikologis dan data pribadi yang sangat rinci tentang para peserta. Namun, jika sebatas nilai akumulasi tanpa menyertakan Rincian data pribadi, hal tersebut masih memungkinkan untuk dipublikasikan,” tambahnya.
Sejak awal, kata Deden, panitia seleksi telah menyepakati bahwa proses penilaian tidak semata-mata berpatokan pada deretan angka.
Dia menyebutkan, yang menjadi fokus utama adalah mencari figur kepemimpinan yang mampu membawa perbaikan dan terobosan bagi kinerja BUMD.
“Harapan kita tentu BUMD bisa jadi lebih baik. Saat ini seluruh daerah dituntut kreatif meningkatkan pendapatan daerah. BUMD dibentuk justru untuk membantu memperkuat fiskal dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Guna menjamin akuntabilitas dan kinerja para pejabat terpilih nantinya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan hasil seleksi di awal.
Sebab, para pejabat yang terpilih akan diikat melalui pakta integritas dengan evaluasi kinerja berkala.
“Kita beri waktu satu tahun sejak Januari besok. Nanti akan kita lihat kinerjanya berdasarkan fakta integritas yang sudah ditandatangani,” tegasnya. (*)
Discussion about this post