SERANG, BANPOS – Pemprov Banten memperkuat kolaborasi dengan PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik sejalan dengan pertumbuhan investasi, kawasan industri baru, hingga pengembangan destinasi pariwisata.
Sinkronisasi perencanaan energi dinilai menjadi kunci agar pembangunan ekonomi daerah tidak terkendala pasokan listrik.
Baca Juga
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan bahwa kerja sama dengan PLN bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebutuhan energi di berbagai kawasan yang tengah berkembang.
Menurutnya, sejumlah proyek strategis seperti kawasan industri baru di Bojonegara, pengembangan pariwisata Pulau Tunda, hingga pembangunan pusat data (data center) membutuhkan kepastian pasokan listrik yang memadai.
“Kami ingin berkolaborasi dengan PLN untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mulai dari kawasan industri baru, investasi berskala besar, hingga kawasan pariwisata, semuanya harus dipastikan kebutuhan energinya,” kata Andra usai menandatangani MoU antara PLN dengan Pemprov Banten tentang penyediaan tenaga listrik untuk pengembangan kawasan ekonomi di Gedung Negara, Kota Serang, Rabu (5/8).
Ia menjelaskan, melalui kerja sama tersebut pemerintah daerah dan PLN dapat saling bertukar data serta menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan secara lebih terarah.
Selain mendukung investasi, kerja sama juga mencakup penataan utilitas kelistrikan di sejumlah ruas jalan nasional yang akan dikerjakan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James mengatakan, pasokan listrik di Banten masih sangat mencukupi untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, sistem kelistrikan Banten yang menjadi bagian dari jaringan Jawa-Madura-Bali (Jamali) memiliki cadangan daya sekitar 3.000 megawatt dari total kapasitas terpasang lebih dari 12 ribu megawatt.
“Cadangan listrik kita masih sangat besar sehingga mampu mendukung kebutuhan industri, kawasan ekonomi baru, maupun investasi yang akan masuk ke Banten,” ujarnya.
Ari menambahkan, Pemprov juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya transisi energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Saat ini, kata dia, sejumlah proyek EBT tengah disiapkan, di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 400 megawatt di Kabupaten Lebak, pengembangan panas bumi, serta percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Tunda.
Menurut Ari, pembangunan PLTS Pulau Tunda kini memasuki tahap penyelesaian administrasi lahan. Pemerintah pusat menargetkan proses lelang dapat segera dilakukan setelah lahan dinyatakan bersih dan tidak bermasalah.
“Kami sedang menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi agar lahan benar-benar clean and clear. Setelah itu akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut,” katanya.
Ia optimistis sinergi antara Pemprov Banten, PLN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus mendukung target transisi energi menuju pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. (ADV)
Discussion about this post