SERANG, BANPOS – Akademisi sekaligus Dosen dan Pengamat Sosial Politik Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno, menilai program Koperasi Merah Putih merupakan momentum penting untuk membangun ekonomi rakyat. Namun, ia mengingatkan keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk.
Menurut Eko, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah Koperasi Merah Putih benar-benar membangun ekonomi masyarakat atau hanya menambah jumlah koperasi secara administratif.
“Apakah kita sedang membangun ekonomi rakyat, atau sekadar memperbanyak papan nama koperasi? Yang dipertaruhkan adalah apakah desa benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru atau hanya menjadi tempat lahirnya proyek-proyek yang ramai saat peresmian tetapi sunyi ketika pertanggungjawaban dimulai,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (13/7).
Ia menjelaskan, cita-cita koperasi yang digagas Mohammad Hatta bukan sekadar membentuk organisasi atau badan hukum, melainkan membangun kepercayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, koperasi harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, seperti membantu petani memperoleh harga yang lebih baik, membuka akses permodalan bagi UMKM, hingga memperkuat posisi tawar nelayan.
Eko mengingatkan sejarah menunjukkan banyak koperasi gagal bukan karena kekurangan modal ataupun legalitas, melainkan kehilangan aktivitas ekonomi dan rasa memiliki dari para anggotanya.
“Koperasi tidak mati karena kekurangan akta pendirian, tetapi karena kehilangan alasan untuk hidup,” katanya.
Ia juga menilai Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar karena dibentuk melalui pendekatan pemerintah.
Menurut Eko, koperasi yang lahir dari inisiatif masyarakat umumnya tumbuh lebih lambat, tetapi memiliki fondasi yang lebih kuat karena dibangun atas kebutuhan riil anggota.
Sebaliknya, koperasi yang dibentuk melalui program pemerintah berpotensi memiliki legalitas lebih dahulu dibanding aktivitas ekonomi yang menopangnya.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada target pembentukan koperasi, tetapi memastikan koperasi mampu hidup setelah berbagai bentuk bantuan pemerintah berakhir.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak koperasi dibentuk, tetapi berapa banyak koperasi yang tetap hidup ketika bantuan pemerintah berhenti mengalir,” tegasnya.
Eko juga mengidentifikasi empat tantangan utama yang harus dihadapi Koperasi Merah Putih, yakni lemahnya model bisnis, intervensi politik lokal, tata kelola organisasi yang belum profesional, serta minimnya regenerasi pengurus.
Menurutnya, koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi utama desa seperti pertanian, perikanan, distribusi pangan, hingga pengolahan hasil produksi agar memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi investasi paling penting.
“Investasi terbesar koperasi bukan pembangunan gedung baru, melainkan pembangunan manusia yang mampu mengelola organisasi secara profesional,” ujarnya.
Eko juga mendorong transformasi koperasi menuju ekosistem ekonomi digital agar mampu menarik minat generasi muda.
Ia menilai koperasi harus menjadi platform bisnis modern yang memadukan semangat gotong royong dengan teknologi digital, sementara pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan operator usaha.
Menurutnya, perguruan tinggi juga harus terlibat aktif melalui pendampingan, pengembangan sistem digital, hingga penyusunan model bisnis koperasi berbasis potensi lokal.
Sebagai tolok ukur keberhasilan, Eko menyebut sedikitnya terdapat tujuh indikator yang harus dipenuhi, mulai dari bertambahnya anggota aktif, meningkatnya transaksi usaha dan SHU, berkurangnya ketergantungan petani serta UMKM terhadap tengkulak dan rentenir, meningkatnya pendapatan anggota, bertambahnya keterlibatan generasi muda, hingga kemampuan koperasi bertahan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.
“Jika itu tercapai, Indonesia sedang membangun ekonomi rakyat. Jika gagal, kita mungkin hanya sedang menambah daftar panjang proyek yang ramai pada hari peresmian, tetapi sunyi pada saat pertanggungjawaban,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post