SERANG, BANPOS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Kabinet Merah Putih, Bima Arya Sugiarto, mendorong Pemkot Serang untuk terus meningkatkan pendapatan daerah guna memperlancar pembangunan di berbagai sektor. Hal itu disampaikan Bima saat bertemu dengan Walikota Serang Budi Rustandi dalam kunjungannya ke Kota Serang.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bima mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Serang, khususnya dalam upaya efisiensi anggaran dan penataan kota. Menurutnya, efisiensi harus terus dilakukan hingga ke satuan terkecil agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Dan di Kota Serang ini, saya melihat langkah-langkah signifikan sudah dilakukan oleh Pak Walikota. Satu, soal efisiensi. Dan saya titip untuk konsisten efisiensi ini disisir lagi sampai satuan yang terkecil, jangan sampai kecolongan,” ujar Bima, Rabu (20/5).
Selain itu, ia juga menilai langkah penataan kota yang mulai dilakukan Pemkot Serang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bima mengaku akan meninjau kawasan Royal Baroe untuk melihat langsung persoalan dan potensi yang dimiliki kawasan tersebut.
“Yang kedua, saya melihat, mengapresiasi langkah Pak Wali untuk mulai menata kota. Makanya saya sekarang mau mengunjungi kawasan Royal di sana. Ya, apa persoalannya di sana, apa peluangnya di sana,” katanya.
Bima juga menyinggung persoalan aset yang masih beririsan antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri akan membantu memfasilitasi dialog antara kedua pihak agar tercapai titik temu terkait pemanfaatan aset.
“Dan Kota Serang ini banyak aset-aset yang masih beririsan dengan kabupaten, yang insyaallah akan kami bantu untuk fasilitasi supaya ada titik temu antara kabupaten dan kota terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan aset,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bima mendorong Pemkot Serang untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif guna meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun optimalisasi aset daerah.
“Dan yang terakhir, saya mendorong Pak Wali Kota untuk terus mencari sumber-sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan. Ya, bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan model-model kerja sama dengan swasta, bisa juga dengan pemanfaatan aset,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah yang perlu dibenahi, salah satunya dari sektor parkir. Menurutnya, kebocoran pendapatan harus segera ditutup agar dapat meningkatkan pemasukan bagi APBD Kota Serang.
“Bisa dengan melihat kebocoran-kebocoran mana yang kemudian bisa ditambal dan ditingkatkan pendapatannya di parkir dan lain-lain misalnya,” tambahnya.
Terkait dukungan pemerintah pusat terhadap daerah, Bima menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memiliki data kebutuhan daerah yang nantinya akan difasilitasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Dukungan tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Pak Wali perlu apa dalam kesehatan, pendidikan, infrastruktur? Kita akan jembatani dengan PU, dengan Menteri Kesehatan,” katanya.
Selain itu, Kemendagri juga memiliki dana insentif fiskal sebesar Rp1 triliun per tahun yang akan diberikan kepada daerah berdasarkan capaian dan prestasi tertentu.
“Yang kedua, Kemendagri punya dana insentif fiskal, ya, 1 triliun per tahun. Itu kita akan berikan sesuai dengan prestasi di daerah,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah indikator penilaian yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal tersebut, di antaranya penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, tingkat pengangguran, serta kemampuan daerah dalam mencari pendanaan alternatif.
“Yang kita lihat itu satu stunting, kedua kemiskinan, ketiga pengangguran, dan keempat adalah pendanaan alternatif,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post