SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan penghematan anggaran daerah hingga akhir tahun 2026 mampu menyentuh angka Rp200 miliar.
Efisiensi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari transformasi sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) serta optimalisasi belanja operasional di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Anggaran APBD dan SE Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Efisiensi melalui Transformasi Budaya Kerja.
Deden menegaskan, kebijakan tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk membatasi frekuensi perjalanan dinas, mengurangi penggunaan kendaraan dinas, serta mengoptimalkan layanan digital.
“Tadi kita hitung, untuk penghematan dari perjalanan dinas, kemudian bahan bakar dan lain-lainnya sampai dengan akhir tahun ini (2026) kurang lebih Rp200 miliar,” ujarnya, Selasa (14/4).
Sekda menyampaikan, salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov Banten untuk menekan biaya operasional adalah mengaktifkan kembali layanan antar-jemput bagi pegawai menggunakan bus pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas perorangan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Deden menambahkan bahwa perjalanan dinas yang sebelumnya menggunakan mobil terpisah, kini dikonsolidasikan untuk memaksimalkan efisiensi biaya.
“Alhamdulillah di Provinsi Banten kebetulan para pegawainya banyak yang se-komplek. Jadi kemarin saya uji coba, saya jemput pakai bis pemda ke titik jemput di depan rumah saya. Mudah-mudahan dengan begitu efisiensi itu bisa maksimal,” kata Sekda.
Adapun untuk hasil dari penghematan anggaran tersebut, Deden memastikan bahwa tidak akan ada yang mengendap. Sebab, anggaran itu akan dialihkan untuk mendanai program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Untuk fokus utama pengalihan dana dari hasil efisiensi akan mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan perluasan akses pendidikan gratis.
“Jadi Rp200 miliar itu kalau kita bangunkan jalan untuk masyarakat, mungkin kita bisa dapat kurang lebih sekitar 20 kilometer,” jelasnya. (*)
Discussion about this post