JAKARTA, BANPOS – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara tegas mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal tersebut disampaikan Yandri saat menerima Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Selasa (15/9).
Baca Juga
“BPJS Ketenagakerjaan ini bagus dan penting, terutama bagi masyarakat di desa yang termasuk dalam kelompok rentan. Karena kalau orang meninggal itu biayanya besar. Kadang mereka harus jual sawah. Permasalahan ini bisa kita atasi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Yandri.
Menurut Yandri, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk membantu pekerja dan keluarganya menghadapi risiko sosial ekonomi. Karena itu, ia mendorong percepatan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang saat ini dalam tahap harmonisasi.
Regulasi tersebut, kata dia, diharapkan dapat semakin memperkuat landasan bagi pemerintah desa untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, terutama desil 1 hingga 4 di wilayahnya masing-masing.
“Ini sangat dibutuhkan di desa. Bagaimana ini bisa terealisasi yang kemudian bisa bermanfaat. Bagus, ini program sangat mulia,” lanjut Yandri.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena memberikan jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja maupun meninggal dunia.
“Hanya dengan Rp16.800 atau sekitar Rp201.600 setahun, manfaat yang didapatkan mulai dari pengobatan sampai sembuh saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, kemudian jika meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat sebesar 48 kali gajinya. Selanjutnya ada manfaat jaminan kematian 42 juta termasuk adanya beasiswa untuk 2 orang anak sampai dengan perguruan tinggi sebesar maksimal 174 juta,”terang Saiful.
Menurut Saiful, manfaat perlindungan tersebut menjadi bukti negara hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi pekerja dan keluarganya sehingga mereka tidak kehilangan sumber penghidupan hingga jatuh ke dalam kemiskinan.
Oleh karena itu, Saiful menilai perlindungan tersebut perlu terus diperluas agar semakin banyak pekerja rentan di desa dapat merasakan manfaatnya.
Sebelumnya, Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDT telah berjalan melalui perlindungan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
Sejak 2021 hingga 2026, sebanyak 24.465 TPP telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui 3 program yaitu JKK,JKM, dan JHT. Dari perlindungan tersebut telah dibayarkan 16.912 klaim dengan nilai Rp89 miliar, termasuk manfaat beasiswa kepada 624 anak dengan nilai Rp2,09 miliar.
Saiful berharap kolaborasi yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, Kemendes PDT, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat membuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin mudah dijangkau oleh pekerja rentan.
“Insyaallah upaya kita bersama ini memberikan dampak yang luas dan menjadi berkah, khususnya untuk pengembangan masyarakat desa, sehingga mereka dapat terus berkembang dan hidup sejahtera,” ujar Saiful.
Sementara, terpisah, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Muhyidin menyambut positif dukungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui pemanfaatan Dana Desa.
Menurut Muhyidin, dukungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
“Di Provinsi Banten, kami terus mendorong sinergi bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa agar semakin banyak pekerja rentan, khususnya masyarakat desa dan pekerja informal, yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan melalui Dana Desa akan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas coverage sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja dan keluarganya,” ujar Muhyidin.
Ia menambahkan, perlindungan bagi pekerja rentan tidak hanya memberikan manfaat ketika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun kematian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga agar tidak semakin rentan terhadap kemiskinan.
“Kami siap memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama pemerintah daerah serta pemerintah desa di Banten, sehingga implementasi perlindungan pekerja rentan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Harapannya, semakin banyak pekerja di desa yang terlindungi dan semakin kuat pula ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” tandasnya. (*)
Discussion about this post