TANGERANG, BANPOS – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026). Satgas Anti Rentenir untuk membantu warga agar tidak menjadi korban para lintah darat tersebut.
Pembentukan Satgas Anti Rentenir mendapat dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari Pemkab Tangerang, Tokoh Penggerak Ekonomi Syariah Banten hingga kalangan wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah menegaskan, praktek rentenir saat ini telah menggurita jauh hingga ke pelosok desa, khususnya di Kabupaten Tangerang.
Kondisi tersebut menuntut hadirnya gerakan bersama terstruktur dan masif untuk membentengi serta memberikan pendampingan bagi warga yang terjerat utang.
“Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip, warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Mahrusillah menjelaskan, Satgas Anti Rentenir yang dibentuk berisi para ulama, pemerintah daerah, Ormas, wartawan sampai mahasiswa.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, nerima aduan, dan dampingi warga,” jelasnya.
Tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief mengatakan, praktik pinjaman ilegal bukan sekadar masalah utang piutang, melainkan merenggut ketenangan hidup dan kesejahteraan warga.
“Kasihan warga yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman, sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay Mulya Syarief.
KH Embay Mulya Syarief berharap kehadiran satgas anti rentenir bisa membantu masyarakat untuk meminimalisir aksi para rentenir yang marak di Kabupaten Tangerang.
“Satgas Anti Rentenir harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” tutup KH Embay Mulya Syarief.
Dukungan terhadap pembentukan satgas anti rentenir ini juga mengalir dari Pemkab Tangerang dengan menghadirkan lembaga pembiayaan, di antaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UPDB, sebagai alternatif pembiayaan.
“Kami hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid.
Meski begitu, lanjut Maesyal Rasyid, upaya mencegah agar tidak terjerat rentenir juga harus dibarengi dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.
“Kami hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan ke rentenir,” jelasnya.
Dukungan pembentukan Satgas Anti Rentenir juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Hendra Wijaya mengapresiasi langkah cepat Bupati, PT LKM AKR, dan MES dalam membentuk Satgas Anti Rentenir itu.
“Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di Tangerang,” kata Hendra
Hendra menegaskan, pihaknya siap berperan aktif untuk mengawal serta mempublikasikan berbagai program edukasi dan penanganan para korban lintah darat yang dilakukan Satgas Anti Rentenir.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi tentang bahaya rentenir,” tandasnya.(*)
Discussion about this post