TANGERANG, BANPOS – DPRD Kabupaten Tangerang meminta kepada sejumlah lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya milik pemerintah daerah, untuk berperan mengentaskan kemiskinan di tengah maraknya praktek rentenir berkedok kemudahan bantuan pinjaman modal usaha.
Dewan mendorong mengoptimalkan peran LKM-LKM milik daerah melalui persetujuan penyertaan modal, guna mendongkrak daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
LKM milik daerah saat ini dinilai menjadi salah satu solusi konkret atas kendala permodalan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menyatakan, kehadiran lembaga keuangan daerah bertujuan untuk memutus ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (Pinjol) ilegal maupun pembiayaan informal yang merugikan.
Kholid mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang atas persetujuan DPRD saat ini telah menyiapkan berbagai opsi wadah pembiayaan berdasarkan skala kebutuhan modal masyarakat.
Pemkab Tangerang telah memiliki LKM Arta Kerta Raharja (AKR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, hingga Usaha Bersama Komunitas Desa (UBKD/UBDP).
“Pembagiannya jelas, jika butuh modal skala tertentu ada di LKM AKR, skala yang lebih besar ada di BPR, dan pembiayaan berbasis komunitas ada di UBKD,” ujar Kholid kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Kholid, lembaga-lembaga ini dirancang untuk langsung menjangkau para pelaku ekonomi mikro di pasar konvensional maupun pelaku usaha mandiri di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan pendampingan serta suntikan modal.
Meski demikian, politisi PDI perjuangan ini menggarisbawahi tantangan terbesar dalam implementasi program ini, yaitu budaya masyarakat yang cenderung konsumtif.
Ia menuturkan, tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan pinjaman modal usahanya untuk membeli barang konsumtif.
Seringkali modal yang diberikan, kata dia, bukan dipakai menambah volume usaha, tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli barang elektronik dan lainnya.
“Akibatnya, kondisi keuangan mereka malah semakin terpuruk,” kata Kholid seraya menekankan pentingnya evaluasi perilaku keuangan di tingkat akar rumput.
Karena itu, lanjut Kholid, DPRD mendesak Pemkab Tangerang untuk memperkuat fungsi pengawalan, edukasi, dan pendampingan setelah modal disalurkan. Dana yang dikucurkan harus dipastikan mengalir ke sektor produktif.
Kholid juga mengajak insan pers dan media massa untuk bersinergi menyosialisasikan keberadaan lembaga keuangan resmi daerah ini secara masif kepada publik.
“Ini adalah langkah solutif pemerintah daerah yang memiliki tiga target utama yakni mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang secara berkelanjutan,” tandasnya.(*)
Discussion about this post