TANGSEL, BANPOS – Pembangunan infrastruktur lingkungan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan turut diminta mengawasi proses pembangunan agar hasilnya sesuai kebutuhan dan usulan warga.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel, Aries Kurniawan, saat menjelaskan progres pembangunan jalan dan saluran lingkungan yang kini berjalan di tujuh kecamatan.
Baca Juga
Menurut Aries, pembangunan tersebut sebagian besar bersumber dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Karena itu, keterlibatan warga dalam mengawasi pekerjaan dinilai penting agar pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan yang telah disampaikan sejak awal.
“Karena pekerjaan itu juga yang akan mereka nikmati. Masyarakat juga diajak untuk mengawasi bersama. Supaya nanti hasilnya benar-benar sesuai dengan yang diusulkan,” ujar Aries.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan tersebut dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperkimta yang membagi cakupan wilayah menjadi tiga bagian. UPT I menangani Kecamatan Pamulang dan Setu, UPT II meliputi Ciputat dan Ciputat Timur, sedangkan UPT III mencakup Serpong, Serpong Utara dan Pondok Aren.
Aries menyebut usulan melalui Musrenbang masih menjadi sumber dominan dalam menentukan pembangunan yang dikerjakan Disperkimta. Dengan demikian, masyarakat di sekitar lokasi memiliki peran penting untuk memastikan pekerjaan yang direalisasikan benar-benar berada di titik yang telah diusulkan.
“Kalau melihat pengusul, paling dominan sebenarnya dari Musrenbang,” katanya.
Ia pun meminta warga, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek, tidak bersikap pasif selama pembangunan berlangsung. Pengawasan warga diperlukan bukan hanya untuk melihat kualitas pekerjaan, tetapi juga memastikan titik pembangunan tidak bergeser dari perencanaan.
“Saya selalu menekankan, mengajak mereka terutama yang di sekitar lokasi untuk bantu mengawasi. Supaya sesuai dengan yang mereka usulkan di awal. Jangan sampai salah titik juga,” tegasnya.
Menurut Aries, komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Pemerintah ingin memastikan terdapat kesepahaman antara pelaksana pembangunan dengan warga mengenai kebutuhan lingkungan yang hendak ditangani.
Ia menegaskan, posisi pemerintah dalam program tersebut adalah melayani kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui mekanisme E-Musrenbang. Namun, kondisi teknis di lapangan tetap menjadi pertimbangan apabila ditemukan hal yang membutuhkan penyesuaian.
“Kita perlu kesepakatan di lapangan. Lingkungan harus mengetahui, menginginkan, dan memang mengusulkannya. Kami dalam posisi melayani mereka. Kecuali kalau dalam hal teknis ada yang kurang pas, tentu bisa disesuaikan agar hasilnya lebih baik,” tuturnya.
Aries berharap pembangunan jalan maupun saluran lingkungan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjawab persoalan yang selama ini menjadi kebutuhan di masing-masing wilayah.
Ia menambahkan, kondisi cuaca yang relatif mendukung juga menjadi faktor yang membantu kelancaran pengerjaan di lapangan. Dengan dukungan tersebut, Disperkimta berharap pekerjaan dapat terus berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian yang telah ditetapkan. (*)
Discussion about this post