KARAWANG, BANPOS — Upaya memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga terus didorong melalui pemilahan sampah sejak dari sumber. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Mercure Karawang, Kamis (20/8).
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi perangkat daerah dari kedua kabupaten, di antaranya Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UPTD TPA.
Hadir pula tim konsultan pendamping, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten Karawang dan Purwakarta, serta Petugas Pendamping Lembaga (PPL) dan Petugas Pendamping Masyarakat (PPM).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Tim Teknis Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat, Hanif Gufron, mengatakan persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan penyediaan sarana dan prasarana.
Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan kelembagaan yang kuat, tata kelola yang jelas, sumber daya manusia, sistem pelayanan yang teratur, serta partisipasi masyarakat.
“Persoalan persampahan bukan hanya persoalan menyediakan sarana dan prasarana. Infrastruktur yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung kelembagaan yang kuat dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan CPMU, Gabriela Galuh, mengatakan penguatan kelembagaan pengelola sampah terpilah di tingkat desa dan kelurahan penting dilakukan karena menjadi ujung tombak pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pemilahan Dari Rumah Jadi Langkah Awal
Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Melinda Rose Diana, mengatakan pemilahan sampah dari rumah tangga merupakan langkah awal pengelolaan sampah.
Ia mendorong pemilahan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat agar pengurangan sampah dan tata kelola persampahan dapat berjalan lebih efektif.
“Pemilahan sampah perlu didorong menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan sesekali,” ujarnya.
Sementara itu, Nur Indriani dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menyebut program tersebut dapat disinergikan dengan berbagai program lingkungan yang sudah berjalan, termasuk Program Kampung Iklim (ProKlim).
Koordinator Wilayah Pendampingan, Dodi Ferindra, mengatakan koordinasi awal tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan tim pendamping sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program di lapangan.
“Dengan adanya kesamaan pemahaman, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan optimal, partisipatif, dan berkelanjutan,” katanya. (*)
Discussion about this post