CILEGON, BANPOS – Rencana Pemerintah Kota Cilegon menanggung Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa sekolah swasta mulai 2027 mendapat sambutan positif dari kalangan sekolah. Namun, sekolah berharap kebijakan tersebut tidak hanya meringankan biaya pendidikan, tetapi juga berlanjut dan mendorong pemerataan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta.
Pemkot Cilegon memproyeksikan bantuan SPP sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan untuk siswa jenjang SD. Sementara jenjang SMP diproyeksikan mendapat bantuan Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan, dengan besaran akhir menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Baca Juga
Sekolah yang menjadi mitra program nantinya dijaring melalui Penerimaan Murid Baru (PMB). Setelah itu, sekolah akan menandatangani komitmen kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk skema pembiayaan SPP.
Kepala SD IT KH. Wasyid 1888, Tb Agus Nur Siddiqi, mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut karena dapat meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini ditanggung sekolah dan orang tua siswa. Menurutnya, program itu juga dapat membantu sekolah swasta tetap memberikan layanan pendidikan secara optimal.
“Program yang bagus dari pemerintah dengan adanya pemerataan SPP bantuan dari Pemkot untuk meringankan beberapa pengelola yayasan,” katanya, Rabu (23/9).
Meski mendukung, Agus berharap program tersebut tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat. Ia juga berharap cakupan kebijakan dapat diperluas hingga jenjang pendidikan lainnya.
“Secara pribadi sangat mendukung program pemerintah. Kalau bisa TK, SD, SMP,” ujarnya.
Di sekolahnya, SPP saat ini dipatok Rp300.000 per bulan. Jika bantuan pemerintah belum mampu menutup seluruh biaya tersebut, pihak sekolah masih dapat membicarakan skema pembayaran dengan orang tua siswa.
“Kalau kami nanti kita sampaikan kepada orang tua, bisa jadi bayar setengahnya,” ujarnya.
Selain persoalan biaya, Agus berharap kebijakan tersebut ikut mendorong pemerataan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta. Menurutnya, sekolah swasta perlu mendapatkan perhatian karena turut menopang layanan pendidikan di Kota Cilegon.
“Saya harapkan ada pemerataan siswa, swasta jangan dijadikan yang kedua,” tuturnya.
Harapan tersebut tidak lepas dari kondisi penerimaan murid baru di SD IT KH. Wasyid 1888 yang mengalami penurunan. Tahun lalu sekolah tersebut menerima sembilan siswa baru, sedangkan tahun ini jumlahnya turun menjadi enam siswa.
Menurut Agus, kondisi itu antara lain dipengaruhi semakin banyaknya pilihan sekolah swasta serta kebijakan penerimaan murid di sekolah negeri. Karena itu, ia berharap Pemkot Cilegon tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta melalui kebijakan pemerataan siswa.
Sementara itu, Wakil Kepala SD Az-Zahra Cilegon, Saefullah, juga menyambut positif rencana pembiayaan pendidikan tersebut. Berbeda dengan SD IT KH. Wasyid 1888, jumlah siswa baru di sekolahnya justru meningkat dan tahun ini mencapai 43 siswa.
Saefullah mengatakan, sekolahnya saat ini tidak memungut SPP dari siswa. Biaya yang masih menjadi tanggungan orang tua antara lain pembelian buku dan seragam.
“Untuk saat ini SPP tidak ada, hanya pembelian buku dan seragam,” katanya.
Biaya buku yang harus dikeluarkan siswa sekitar Rp200.000, sedangkan kebutuhan seragam mencapai lima setelan. Jika program pemerintah direalisasikan, sekolah berharap bantuan dapat diarahkan untuk meringankan sejumlah kebutuhan pendidikan tersebut.
“Kedepan nanti kalau dijalankan buku digratiskan. Dan seragam yang bisa di-free-kan, tapi tidak bisa semua digratiskan seragam,” ujarnya.
Selain buku dan seragam, terdapat sejumlah iuran kegiatan siswa, seperti paguyuban kelas dan kegiatan pramuka. Sekolah juga berencana menggratiskan biaya kegiatan pramuka apabila dukungan pembiayaan dari pemerintah dapat direalisasikan.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Kepala Kesiswaan SMP Bina Cipta Karya (BCK), Susilawati. Menurutnya, program pembiayaan SPP dapat membantu siswa dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk tetap memperoleh akses pendidikan.
“Apapun kegiatan pemerintah kita merespon baik. Kami mendukung sekali kalau memang ada sekolah gratis ini. Karena kalau kita lihat tidak semua siswa kita kan mampu,” ujarnya.
Saat ini SMP BCK masih mengenakan biaya pendaftaran dan SPP sebesar Rp50.000 per bulan. Jumlah siswanya mencapai 307 orang dan penerimaan murid baru dalam tiga tahun terakhir relatif ramai hingga kapasitas kelas tahun ini terpenuhi.
“Kami tidak pernah menolak siswa karena di tahun ini saja kelasnya memenuhi,” katanya.
Dengan rencana pembiayaan SPP tersebut, sekolah berharap kebijakan Pemkot Cilegon tidak hanya memberikan keringanan biaya bagi keluarga siswa. Program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga akses pendidikan sekaligus memperkuat keberlangsungan sekolah swasta di tengah persaingan penerimaan murid baru. (*)
Discussion about this post