CILEGON, BANPOS – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama jenjang SMP, mendorong Pemerintah Kota Cilegon menyiapkan program sekolah gratis di sejumlah sekolah swasta mulai 2027.
Program tersebut disiapkan untuk menampung calon siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri sekaligus mengurangi kesenjangan jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.
Baca Juga
Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, program tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini karena penganggarannya baru disiapkan dalam APBD 2027. Saat ini, Pemkot Cilegon masih melakukan perencanaan dan kajian untuk menentukan sekolah swasta yang akan menjadi mitra program.
“Sekolah gratis belum. Kan sekolah gratis itu implementasinya awal tahun depan. Itu kan anggaran untuk tahun 2027. Perencanaannya di tahun ini, tapi untuk anggaran tahun depan,” kata Robinsar, Kamis (17/9).
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar lima SD dan 30 hingga 35 SMP yang berpotensi menjadi sekolah mitra. Namun, jumlah tersebut masih akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.
Robinsar mengatakan, kebutuhan penambahan daya tampung paling besar saat ini berada pada jenjang SMP. Sementara kapasitas sekolah untuk jenjang SD dinilai relatif sudah mencukupi.
“SD itu sudah meratalah. Tapi SMP kita masih kurang. Makanya sesuai kebutuhan. Jadi ternyata kebutuhan hari ini yang kurang banyak adalah di SMP,” ujarnya.
Dalam skema yang disiapkan, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kepada siswa tertentu. Seluruh siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang ditetapkan sebagai mitra akan mendapatkan pembiayaan SPP dari pemerintah.
Namun, tidak semua sekolah swasta otomatis masuk dalam program tersebut. Pemkot akan mempertimbangkan karakteristik sekolah, termasuk besaran biaya pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi peserta didiknya.
“Sekolah itu semua dibayarkan. Tidak pilih-pilih semua, karena sifatnya sekolah gratis. Yang menjadi kriteria sekolah itu kan yang menyesuaikan. Nggak juga sekolah yang, mohon maaf, isinya orang-orang kaya semua,” ucapnya.
Besaran SPP yang diperkirakan ditanggung pemerintah berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan untuk jenjang SD. Sementara untuk SMP, bantuan diperkirakan Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, dengan besaran final masih menyesuaikan kemampuan anggaran dan pagu yang tersedia.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Syaeful Bahri menilai persoalan sekolah swasta tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pendidikan. Kualitas tenaga pendidik dan kelengkapan fasilitas pembelajaran juga menjadi faktor yang membuat masyarakat cenderung memilih sekolah negeri.
Menurut Syaeful, kondisi tersebut terlihat saat penerimaan murid baru. Ketika kapasitas sekolah negeri terbatas, sejumlah sekolah swasta justru masih kesulitan mendapatkan peserta didik.
“Sekolah negeri itu kapasitas penerimaan bangku ruangannya sangat terbatas. Sementara sekolah swastanya hampir ada yang tidak dapat murid,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai peningkatan kualitas sekolah swasta harus menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan subsidi SPP, tetapi juga perlu mendorong peningkatan kualitas guru dan fasilitas agar sekolah swasta memiliki daya tarik yang lebih kuat.
“Ini yang menjadi PR kita semua termasuk Dinas Pendidikan, gimana caranya tanpa membebani APBD, sekolah-sekolah swasta gurunya coba kita upgrade agar persepsi masyarakat kalau anaknya sekolah swasta tidak mau karena sekolah swasta kualitasnya tidak baik,” ujarnya.
Syaeful juga mendorong keterlibatan dunia industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu meningkatkan fasilitas pembelajaran di sekolah swasta. Menurutnya, dukungan tersebut dapat menjadi alternatif agar peningkatan kualitas sekolah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Di negeri fasilitas pembelajarannya lengkap, guru-gurunya sangat memadai. Ini banyak faktor yang membuat orang tua seolah-olah tidak ada pilihan, pokoknya harus ke negeri,” tuturnya.
Dengan demikian, program sekolah gratis tidak hanya perlu dilihat sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Peningkatan kualitas sekolah swasta juga menjadi pekerjaan penting agar pemerataan peserta didik berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sekolah. (*)
Discussion about this post