CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Robinsar akhirnya menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang bertahan dan menginap menggunakan tenda di depan Kantor Pemkot Cilegon, Rabu (16/9).
Pertemuan tersebut membahas kritik mahasiswa terhadap postur Perubahan APBD Kota Cilegon 2026, terutama mengenai belanja pegawai, anggaran infrastruktur, serta upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah.
Baca Juga
Robinsar mengatakan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan anggaran. Ia menyebut aspirasi tersebut sebagai pengingat agar kebijakan pemerintah tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Ketika memang ada suatu hal yang bersuara berarti itu demi kebaikan, mengingatkan kami agar terus supaya langkah kami itu terhadap apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, itu bentuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa,” kata Robinsar.
Dalam dialog itu, Robinsar menjelaskan penyesuaian postur APBD tidak terlepas dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat Pemkot Cilegon harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan TKD yang dipotong, dengan TKD yang berkurang, otomatis ya kita harus menyesuaikan juga. Nah itu sudah menjadi pola, sudah menjadi langkah ya dengan Pak Sekda juga dan tim,” ujarnya.
Menanggapi sorotan mengenai belanja pegawai, Robinsar mengatakan besaran anggaran tersebut dipengaruhi dinamika jumlah aparatur sipil negara (ASN), termasuk penambahan ASN dan pegawai yang memasuki masa pensiun.
Ia menegaskan perubahan tersebut tidak berarti adanya kenaikan nominal pendapatan yang diterima masing-masing pegawai.
“Kalau naik-turun kan fluktuatif, tergantung ada penambahan ASN, ada yang pensiun. Tapi kalau besarannya sih tidak ada besaran angka pendapatannya per orang itu belum ada kenaikan juga. Tidak ada kenaikan,” katanya.
Robinsar juga menanggapi kritik mahasiswa mengenai anggaran pendidikan. Menurutnya, ukuran anggaran tidak hanya dilihat dari nominal, tetapi juga dari penggunaannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi sektor pendidikan.
“Kalau anggaran besar tapi banyak seremonial buat apa juga? Tapi bagaimana anggaran itu betul-betul langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pengadaan mebeleur, kenaikan honor guru, misalkan,” ujarnya.
Meski telah berdialog dengan wali kota, HMI tetap mempertahankan kritik terhadap komposisi Perubahan APBD 2026. Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah porsi belanja infrastruktur yang menurut hasil kajian mereka belum mencapai 40 persen.
Korlap HMI Cabang Cilegon, Zuli, mengatakan belanja infrastruktur perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik. Ia menyebut berdasarkan kajian mahasiswa, alokasi tersebut bahkan belum mencapai 35 persen.
“Belanja infrastrukturnya juga di situ ditetapkan seminimal mungkin 40 persen, akan tetapi anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon itu juga belum menyentuh angka 40 persen, 35 persen pun belum,” kata Zuli.
Selain infrastruktur, HMI mempersoalkan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mahasiswa menilai belanja tersebut masih memiliki ruang untuk diefisienkan dan dialihkan kepada kebutuhan masyarakat.
“Menurut kajian kami, itu anggaran yang tidak wajib. Jadi itu bisa sebenarnya bisa lebih dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
HMI juga mendorong Pemkot Cilegon mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan yang disorot antara lain BUMD, pajak, dan retribusi daerah.
“Maka dari itu, kami mendorong untuk Pemerintah Kota Cilegon ini bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, kemudian dari pendapatan-pendapatan pos-pos pendapatan yang ada di Kota Cilegon ini. Mulai dari pajak, retribusi, dan lain-lain,” katanya.
Pertemuan dengan Robinsar belum membuat HMI menghentikan gerakan mereka. Mahasiswa menyatakan akan kembali mengkaji tuntutan sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menggelar aksi lanjutan.
“Kami akan mengkaji kembali dan mungkin ke depannya akan melaksanakan aksi kembali. Akan tetapi kami perlu kajian yang rasional yang memang betul-betul bisa membawa tuntutan-tuntutan ini menjadi realisasi yang terbaik untuk anggaran APBD tahun 2027,” ujarnya.
Sebelumnya, HMI Cabang Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkot Cilegon pada 16 September 2026. Melalui aksi bertajuk “APBD Kota Cilegon Bukan Bacakan Pejabat”, mahasiswa meminta pemerintah dan DPRD menguji setiap perubahan alokasi anggaran berdasarkan dampaknya terhadap persoalan publik, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan stunting.
HMI menilai arah Perubahan APBD Kota Cilegon 2026 belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kebutuhan masyarakat. Kritik tersebut terutama diarahkan pada rencana peningkatan belanja pegawai ketika belanja modal mengalami pengurangan.
“Kami tidak mempertentangkan ASN dengan masyarakat. Yang kami persoalkan adalah keberpihakan dan proporsi anggaran. APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dikelola secara transparan dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Korlap Aksi HMI Cabang Cilegon, Aan Solihan. (*)
Discussion about this post