CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai mengevaluasi kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan bantuan pembiayaan kesehatan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.
Warga yang dinilai mampu secara ekonomi akan diverifikasi. Jika hasil verifikasi menunjukkan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, kepesertaannya dapat dicabut.
Baca Juga
Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, proses evaluasi saat ini masih berlangsung melalui pemutakhiran dan pengolahan data yang melibatkan camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Data penerima dari masing-masing kelurahan telah dihimpun dan dikoordinasikan melalui delapan camat.
“Hari ini kami koordinasi dengan camat, lurah, dan OPD terkait untuk pendataan, dan data-datanya sudah ada dari masing-masing kelurahan yang dikoordinir oleh 8 camat,” kata Robinsar, Kamis (10/9).
Robinsar menegaskan, Pemkot belum langsung mencabut kepesertaan warga yang dinilai mampu. Data tersebut masih disortir dan diverifikasi untuk memastikan kondisi penerima di lapangan.
“Data itu masih kita godok, segera akan kita follow up, terutama penerima bantuan kesehatan,” ungkapnya.
Setelah proses verifikasi selesai, Pemkot akan menentukan tindak lanjut terhadap status masing-masing peserta. Warga yang dinilai sudah mampu dan tidak lagi memenuhi kriteria bantuan dapat dikeluarkan dari kepesertaan.
“Untuk tindak lanjutnya akan dilakukan pencabutan kepesertaannya, apalagi untuk warga yang mampu. Hal ini dalam rangka optimalisasi anggaran di tengah efisiensi, dan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Robinsar, evaluasi tersebut bukan untuk menghentikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penataan kepesertaan dilakukan agar anggaran kesehatan lebih tepat sasaran dan warga yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan haknya.
“Kami membantu semua masyarakat, tapi tetap kami akan memberikan bantuan untuk masyarakat yang tepat sasaran,” tegasnya.
Terkait penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan, Robinsar mengatakan evaluasi kepesertaan UHC tidak semata-mata menggunakan indikator tersebut.
Pemkot masih mengolah dan memverifikasi data sebelum menetapkan status kepesertaan masing-masing warga.
“Ini enggak ada pengaruh dari desil, dan masih kita godok lagi datanya supaya tepat sasaran dan hak-hak bantuan bisa diberikan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
Discussion about this post