CILEGON, BANPOS – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggratiskan SPP bagi siswa SD dan SMP di sekolah swasta mendapat dukungan DPRD. Namun, dewan meminta program tersebut memiliki dasar perencanaan yang jelas dan didukung kemampuan keuangan daerah.
Anggota DPRD Kota Cilegon, Novi Achirian, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Namun, dukungan tersebut harus dibarengi kepastian mengenai kemampuan fiskal daerah. Terlebih, program SPP gratis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan harus dijalankan secara berkelanjutan.
“Kalau intinya sebagai anggota DPRD, untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon, apalagi pendidikan, itu sangat mendukung. Selama itu merupakan janji politik wali kota, anggota dewan pasti mendukung,” kata Novi, Senin (7/9/2026).
Menurut Novi, Pemkot Cilegon harus memastikan program tersebut memiliki dasar yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, kebutuhan anggarannya harus dihitung secara realistis agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
“Tapi harus sesuai dengan RPJMD. Karena itu kan ngeri juga, biayanya dari mana,” ujarnya.
Karena itu, Novi mendorong Pemkot Cilegon lebih agresif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Optimalisasi pendapatan dinilai penting untuk memperkuat ruang fiskal daerah di tengah banyaknya program prioritas.
“Pendapatan pajak restoran harus terus digenjot. BPHTB juga harus agresif. Apalagi restoran di Cilegon juga banyak. Kita takut ada kebocoran-kebocoran,” tuturnya.
Novi menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana program tersebut. Salah satunya dengan memastikan program SPP gratis telah masuk dalam RPJMD dan memiliki dukungan anggaran yang memadai.
“Ya, harus. Namanya dewan kan melakukan pengawasan. Kira-kira masuk tidak di RPJMD, bagaimana, itu yang harus dilihat,” ungkapnya. (*)







Discussion about this post