CILEGON, BANPOS – Ketua Jaringan Demokrasi Banten, Dr. Syaeful Bahri mengajak mahasiswa, buruh, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sipil tetap kritis menyampaikan aspirasi pada momentum September.
Namun, ia meminta kritik dan aksi massa dilakukan secara tertib, damai, serta tidak berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.
Baca Juga
Ajakan tersebut disampaikan menyikapi momentum “September Hitam” yang setiap tahun digunakan sejumlah kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia (HAM) untuk mengingat berbagai peristiwa kelam yang terjadi pada September.
Di antaranya tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004, hingga aksi Reformasi Dikorupsi pada September 2019.
Menurut Syaeful, September Hitam tidak merujuk pada satu peristiwa tertentu. Momentum tersebut menjadi ruang untuk membangun ingatan kolektif sekaligus menyuarakan persoalan keadilan, HAM, demokrasi, dan kebebasan sipil.
Ia mengatakan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk berbeda pandangan, menyampaikan kritik, maupun turun ke jalan selama dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Boleh kritis, boleh berbeda, bahkan boleh turun ke jalan. Tetapi tetap santun, tertib, dan damai serta tidak merugikan masyarakat,” ujar Syaeful, Rabu (9/9).
Syaeful mengingatkan agar aksi penyampaian aspirasi tidak justru menimbulkan persoalan baru. Kerusakan fasilitas umum, terganggunya aktivitas ekonomi, maupun pelayanan publik dinilai dapat mengaburkan substansi perjuangan masyarakat.
Ia juga mendorong mahasiswa dan kelompok intelektual mengedepankan data, gagasan, serta argumentasi dalam menyampaikan kritik.
Menurutnya, kualitas gerakan tidak hanya diukur dari besarnya suara yang disampaikan, tetapi juga kemampuan menawarkan solusi terhadap persoalan yang dikritik.
“Intelektual muda diukur bukan dari seberapa keras berteriak, tetapi seberapa cerdas menawarkan perubahan,” katanya.
Syaeful menilai perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan. Perbedaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari demokrasi yang dikelola secara dewasa.
Ia berharap momentum September dapat menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong masyarakat membangun demokrasi yang lebih matang.
Keberanian menyampaikan kritik, kata dia, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya.
“Mari kita buka lembaran baru. Bangun demokrasi yang dewasa, jaga persatuan, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan,” ajaknya.
Syaeful menegaskan, kebebasan menyampaikan aspirasi harus disertai tanggung jawab agar tidak merugikan masyarakat.
“Kritis tanpa anarkis. Berani tanpa arogan. Bergerak tanpa merugikan rakyat,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post