Pemkot Cilegon Siagakan Layanan Kesehatan Antisipasi Abu Vulkanik GAK

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memperkuat koordinasi lintas daerah dan menyiagakan layanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) yang memengaruhi kualitas udara di wilayah Banten.

Kesiapsiagaan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cilegon, Forkopimda Kabupaten Serang, TNI, dan Polri. Pemkot juga menyiapkan langkah penanganan apabila aktivitas GAK meningkat dan berdampak lebih luas terhadap masyarakat.

Baca Juga

Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini tanpa menunggu kondisi memburuk. Koordinasi antarinstansi diperlukan agar setiap perkembangan dapat segera direspons.

“Bencana potensinya ada di depan mata kita. Kita siapkan segala bentuk serta langkah, agar ketika sesuatu yang tidak diharapkan kita bisa lebih mitigasi,” kata Robinsar seusai Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Mitigasi Tanggap Bencana di Jalan Jenderal Sudirman, depan Mapolres Cilegon, Selasa (8/9).

Selain kesiapsiagaan penanganan bencana, Pemkot Cilegon memastikan pelayanan kesehatan tetap siap menghadapi dampak abu vulkanik. Tim kesehatan dan puskesmas disiagakan untuk menangani warga yang mengalami gangguan pernapasan maupun keluhan kesehatan lainnya.

“Alhamdulillah kalau korban jiwa di Kota Cilegon masih minim, kita harapkan tidak terjadi. Tapi tim kami dari kesehatan terus turun, dari puskesmas juga ikut pula ketika ada masyarakat yang mungkin gangguan pernapasan dan lain-lain kita selalu hadir,” ujarnya.

Robinsar mengatakan, pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Informasi mengenai perkembangan kondisi GAK perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat memahami situasi dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.

“Sosialisasi masyarakat perlu disiapkan ketika evakuasi, komunikasi dengan stakeholder terkait, TNI-Polri, serta unsur pemerintahan agar mengasosiasikan langkah-langkah dan meredam isu-isu yang tidak benar,” katanya.

Menurut Robinsar, penanganan dampak aktivitas GAK membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena dampaknya tidak mengenal batas administratif. Karena itu, Pemkot Cilegon terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk menyamakan langkah penanganan.

Pemantauan terhadap kondisi GAK juga dilakukan secara berkelanjutan. Langkah penanganan akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas gunung serta dampaknya terhadap masyarakat di Cilegon.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kita terus pantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait,” tandasnya. (*)

Berita Terkait

Discussion about this post