CILEGON, BANPOS – DPRD Kota Cilegon meminta Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Aziz Setia Ade Putra segera mempercepat pembangunan dan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda dinilai memiliki peran strategis sebagai pimpinan tinggi pratama sekaligus koordinator birokrasi, terutama untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup ketat.
Baca Juga
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, Aziz harus mampu bekerja profesional dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD.
“Semoga kami dari DPRD, Pak Aziz selaku Sekda sebagai pimpinan tinggi pratama di Kota Cilegon bisa mengakselerasi percepatan pembangunan, kemudian bisa profesional dalam melayani kepentingan publik serta bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder, terutama dengan DPRD,” ujar Rizki usai pelantikan Sekda di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8).
Kewenangan Sekda Definitif Dinilai Lebih Kuat
Rizki mengatakan, status definitif memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Aziz dibandingkan ketika masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda.
Dengan kewenangan tersebut, berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD diharapkan dapat lebih cepat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Kalau kemarin masih jabatannya sebagai Pj, kewenangannya belum seratus persen. Kalau hari ini sudah definitif, sudah murni selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, ini bisa mempercepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kan bisa dijembatani oleh DPRD Kota Cilegon,” katanya.
Sekda Diminta Kawal Anggaran
Selain mempercepat pembangunan, DPRD meminta Sekda mengawal agenda strategis pemerintah daerah, terutama pembahasan anggaran perubahan dan penyusunan APBD 2027.
Menurut Rizki, pembahasan anggaran telah dilakukan secara maraton, mulai dari prognosis, perubahan anggaran, hingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027.
Seluruh perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan potensi pendapatan dan kemampuan fiskal daerah.
“Kita sudah maraton berkaitan dengan anggaran, mulai dari prognosis, kemudian perubahan, KUA reguler 2027. Tentunya disesuaikan dengan potensi di daerah dan potensi fiskal yang hari ini memang sangat ketat,” tuturnya.
Dalam kondisi tersebut, Sekda diminta memastikan struktur anggaran disusun secara efektif agar program pelayanan publik yang menjadi prioritas tetap berjalan dan sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD.
Program OPD Jangan Berjalan Sendiri
Rizki menilai salah satu pekerjaan rumah Sekda adalah menyinkronkan dan mengintegrasikan program antar-OPD.
Menurutnya, setiap OPD tidak boleh menjalankan program secara sektoral. Keterbatasan fiskal menuntut adanya efisiensi dan kerja sama agar anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“PR-nya cukup banyak, terutama bagaimana bisa menyinkronisasikan dan mengintegrasikan seluruh OPD. Programnya jangan masing-masing, kalau bisa saling terintegrasi sehingga dengan kekuatan fiskal pada hari ini bisa dimaksimalkan dan direalisasikan jauh lebih baik melalui kerja sama antar-OPD,” pungkasnya. (CR03)
Discussion about this post