CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.
Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial dan kemeriahan, tetapi juga dengan menunjukkan empati kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
Baca Juga
“Pawai tahun ini kita belum adakan. Tahun depan kita siapkan,” ujar Robinsar kepada BANPOS, Senin (17/8).
Menurutnya, masyarakat tetap dapat merayakan kemerdekaan dengan memperhatikan kondisi saudara sebangsa yang sedang mengalami musibah, termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ya, itu salah satu keluarga dari kita yang di NTT. Kita turut berdukacita atas musibah yang terjadi. Ini menjadi empati kita bersama untuk sama-sama peduli kepada sesama,” katanya.
Robinsar menegaskan, semangat kemerdekaan tidak seharusnya hanya ditunjukkan melalui kemeriahan perayaan. Rasa empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan juga menjadi bagian dari makna kemerdekaan.
“Merayakan boleh saja, tetapi tidak merugikan. Kita rayakan kemerdekaan, tetapi kita tanamkan juga rasa empati untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan kecintaan terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Fajar, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan setiap 17 Agustus, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Dari hal terkecil saja kita bisa memberikan kontribusi. Tidak hanya merayakan pada saat 17 Agustus, tetapi menaruh Merah Putih di mana pun kita berada, ke mana pun kita melangkah, dengan memberikan rasa cinta tanpa syarat kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Di sisi lain, Fajar mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkot Cilegon agar masyarakat dapat merasakan makna kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan.
“Kalau melihat kondisi saat ini di wilayah Cilegon, apakah sudah merdeka? Masih perlu banyak diperbaiki,” katanya.
Menurut Fajar, perbaikan mencakup berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan. Pemerintah, kata dia, tidak ingin mengklaim seluruh program telah berjalan baik tanpa melihat kondisi yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat menjadi pihak yang berhak menilai kinerja pemerintah. Aspirasi dan kebutuhan warga harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan.
“Banyak, dari A sampai Z. Kita tidak mau bilang kita baik. Masyarakat yang menentukan validasinya. Apa yang dikatakan masyarakat, itu yang harus kita perbaiki. Apa yang kurang dari wilayah mereka harus segera dibenahi,” pungkasnya. (CR03)
Discussion about this post