CILEGON, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mempertanyakan penerbitan sekitar 150 Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Pasalnya, dalam rapat gabungan DPRD, serapan anggaran DPUPR disebut masih nol. Di sisi lain, sejumlah pekerjaan yang menjadi usulan masyarakat juga belum terlihat terealisasi di lapangan.
Baca Juga
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengatakan pihaknya sebelumnya mendapat informasi bahwa DPUPR telah menerbitkan sekitar 150 SPK untuk berbagai pekerjaan.
“Usulan dari teman-teman sampai hari ini belum ada yang terealisasi. Pada rapat gabungan, PUPR masih nol serapannya. Padahal katanya PUPR sudah mengeluarkan 150 SPK. Kepada siapa, ya, saya tidak tahu,” ujar Sokhidin kepada Banten Pos, Senin (10/8).
Menurutnya, informasi mengenai penerbitan SPK tersebut juga telah dikonfirmasi kepada DPUPR. Namun, DPRD mempertanyakan belum terlihatnya pekerjaan fisik meski SPK disebut sudah diterbitkan.
Sokhidin menyebut salah satu alasan pekerjaan belum dimulai karena belum ada pihak yang mengambil uang muka atau down payment (DP).
Namun, alasan tersebut dinilai belum menjawab persoalan karena sejumlah pekerjaan yang menjadi aspirasi masyarakat masih belum dikerjakan.
“Alasannya tidak ada yang mengambil DP. Tapi faktanya di lapangan belum ada yang dikerjakan. Kita kan lihat faktanya di lapangan,” katanya.
Ia mencontohkan usulan pembangunan infrastruktur lingkungan berupa gorong-gorong dan saluran drainase yang hingga kini belum terlihat direalisasikan.
“Di lingkungan saya juga belum ada yang dikerjakan, gorong-gorong, tempat selokan,” tuturnya.
Sokhidin menilai percepatan pembangunan drainase dan saluran air penting dilakukan untuk mengantisipasi banjir. Apalagi, persoalan banjir masih terjadi berulang di sejumlah wilayah Kota Cilegon.
“Kalau sampai nanti ini tidak dilaksanakan, wassalam kita terhadap banjir karena berulang,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menjadikan hasil reses DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan merealisasikan program pembangunan.
“Saya menekankan, terutama sarana dan prasarana untuk antisipasi hujan, saya minta untuk direalisasikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade, mengatakan banyak usulan masyarakat melalui reses DPRD berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
“Hasil reses banyak soal infrastruktur, jalan dan drainase usulannya,” katanya.
Terkait usulan yang belum terealisasi, Ahmad mengatakan Pemkot Cilegon akan melakukan pengecekan terhadap status masing-masing pekerjaan.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah usulan tersebut telah masuk dalam penganggaran, masih dalam proses pengadaan, atau menghadapi kendala lainnya.
Selain status anggaran, pemerintah juga akan mengecek kondisi lokasi yang menjadi sasaran pekerjaan untuk memastikan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan kondisi teknis di lapangan.
“Kita perlu crosscheck lagi, apakah lokasinya bisa dilaksanakan atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Cilegon, Tb. Dendi Rudiatna, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait penerbitan sekitar 150 SPK dan serapan anggaran yang disebut masih nol. (CR03)
Discussion about this post