CILEGON, BANPOS – Guru honorer di Provinsi Banten mengeluhkan keterlambatan pencairan insentif dari Pemerintah Provinsi Banten. Hingga memasuki akhir Juli 2026, insentif untuk periode April hingga Juli belum juga diterima. Kondisi tersebut dinilai menambah beban ekonomi para tenaga pendidik non-ASN.
Salah seorang guru SMK Al Insan Kota Cilegon, Tahyar, mengatakan insentif untuk periode Januari hingga Maret telah dicairkan pada Maret lalu. Namun, setelah itu belum ada lagi pencairan maupun kepastian jadwal pembayaran berikutnya.
Baca Juga
“Kami mempertanyakan kenapa insentif untuk April sampai Juli belum juga dicairkan. Padahal sebelumnya, periode Januari, Februari, dan Maret sudah dibayarkan pada bulan Maret. Sampai sekarang belum ada kepastian,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (28/7).
Menurut Tahyar, keterlambatan tersebut cukup berdampak bagi guru honorer yang sebagian besar mengandalkan honor dari sekolah dan insentif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menyebut, saat ini insentif yang diterima guru honorer sebesar Rp500 ribu dan dibayarkan setiap tiga bulan. Selain meminta pencairan segera dilakukan, para guru juga berharap nominal insentif ditingkatkan.
“Harapan kami ada peningkatan insentif. Kalau memungkinkan naik menjadi Rp700 ribu atau bahkan Rp1 juta. Nilai yang sekarang masih sangat terbatas, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” katanya.
Tahyar mengungkapkan, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari memadai. Bahkan, masih ada guru yang hanya menerima honor dari sekolah antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Kondisi itu membuat sebagian guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Meski demikian, kata dia, guru honorer tetap menjalankan tugas mendidik dengan tanggung jawab yang sama seperti guru ASN. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN.
“Dalam perspektif anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen, kami berharap guru-guru di luar ASN juga mendapatkan perhatian yang lebih baik melalui subsidi insentif dari Pemerintah Provinsi Banten. Sebab, kami juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Para guru honorer berharap Pemerintah Provinsi Banten segera memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan insentif sekaligus mengevaluasi besaran bantuan agar kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN dapat meningkat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, saat ditanyakan terkait keluhan dari guru honorer tersebut, mengatakan bahwa penyaluran dana insentif untuk guru honorer sedang dalam proses pencairan. “Info dari bendahara Dindik, baru tadi siang nota dinasnya dikirim ke BPKAD, Insyaallah kalau sudah lengkap besok diproses masuk ke bendahara dindik,” jelas Mahdani, melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/7).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaludin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait keluhan guru honorer tersebut, belum memberi jawaban, meski dalam laporan pengiriman terlihat centang dua, tanda pesan yang dikirim sudah diterima. (CR03)
Discussion about this post