JAKARTA, BANPOS – Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (22/5).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah ekonom, akademisi, dan peneliti untuk membahas laporan media internasional The Economist yang menyoroti kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Adapun dua artikel yang menjadi bahan pembahasan yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy”. Dalam laporan tersebut, The Economist menyoroti sejumlah isu mulai dari risiko fiskal, pelemahan institusi, hingga kondisi demokrasi di Indonesia.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan kampus harus menjadi ruang akademik yang terbuka dalam membahas persoalan kebangsaan secara objektif dan berbasis data.
“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius terhadap kondisi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, persoalan utama yang saat ini dihadapi Indonesia adalah menurunnya kepercayaan publik akibat melemahnya integritas dan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan.
“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.
Ia menilai pemerintah dan seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Semua pihak rasanya mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” ujarnya.
Dalam paparannya, ekonom Universitas Indonesia, Moh. Ikhsan, mengatakan Indonesia memang belum berada di ambang krisis, namun sejumlah indikator perlu diwaspadai karena memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang krisis ekonomi 1997–1998.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.
Menurut Ikhsan, pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, hingga melemahnya institusi independen menjadi sinyal yang perlu diperhatikan pemerintah.
Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat sehingga situasinya berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap institusi negara agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai sebagian kritik yang disampaikan The Economist memiliki dasar kuat, terutama terkait tantangan fiskal dan tata kelola kebijakan publik.
“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis, ada piloting, kemudian baru di-eskalasi,” ujarnya.
Menurutnya, kritik dari lembaga internasional seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah.
“Apa yang disampaikan oleh The Economist itu dianggap oleh pemerintah sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik, bukan mengedepankan teori konspirasi,” katanya.
Sementara itu, peneliti senior BRIN, R. Siti Zuhro, menilai laporan The Economist harus dipandang sebagai alarm bagi kondisi demokrasi dan tata kelola negara.
“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi enggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran kita masuk jurang baru benar?” ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia memang belum berada di jurang krisis, namun tanpa pembenahan tata kelola politik dan ekonomi secara serius, risiko tersebut bisa menjadi kenyataan.
“Indonesia belum menuju jurang secara pasti, tetapi tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, jurang itu bisa menjadi kenyataan serius dan akut,” tandasnya. (*)
Discussion about this post