Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Setiap tanggal 10 November, bangsa ini mengenang jasa para pahlawan. Di Banten, upacara penghormatan digelar di kantor-kantor pemerintahan, spanduk besar bertuliskan “Pahlawanku Teladanku” terpajang di halaman dinas, sementara pidato para pejabat bergema tentang pentingnya “semangat pengabdian kepada negara.” Namun pertanyaan pentingnya: apakah semangat itu masih hidup di keseharian birokrasi kita? Ataukah kata “pengabdian” telah menjadi slogan kosong, sementara yang tersisa hanyalah rutinitas administratif dan perburuan jabatan?
Kita hidup di masa ketika “mengabdi negara” sering diucapkan tanpa makna. Istilah itu dibungkus dalam bahasa seremonial, tapi kehilangan roh keikhlasan. Padahal, dalam makna aslinya, abdi negara bukanlah orang yang bekerja untuk negara, melainkan orang yang menyucikan dirinya melalui pelayanan publik. Pengabdian bukan sekadar pekerjaan—ia adalah jalan spiritual.
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menulis, “Negara hanya berdiri di atas keadilan, dan keadilan tidak akan hidup tanpa khidmah (pelayanan).” Baginya, pengabdian adalah pilar ‘umran—peradaban yang menegakkan keseimbangan antara kekuasaan dan kemaslahatan rakyat. Negara tanpa semangat khidmah akan berubah menjadi struktur kosong, tempat jabatan lebih berharga daripada rakyat. Maka, dalam tradisi Islam klasik, pengabdian adalah ekspresi dari amanah—tanggung jawab moral di hadapan Tuhan dan manusia.
Namun kini, istilah “pengabdian” sering dipersempit oleh birokrasi. Ia disulap menjadi kata penghias sambutan, bukan laku hidup. Padahal, pahlawan sejati bukanlah mereka yang disorot kamera di barisan depan, tetapi mereka yang bekerja dalam senyap: guru honorer yang mengajar di pelosok tanpa kepastian gaji, bidan desa yang berjaga malam menolong kelahiran, petugas kebersihan yang menyapu halaman kantor sebelum pejabat tiba, atau relawan sosial yang bekerja tanpa spanduk dan tunjangan. Mereka semua adalah wajah-wajah pengabdian yang tak pernah diliput, tetapi justru menegakkan makna sejati kata “pahlawan.”
Dalam filsafat Barat modern, Martin Buber dalam I and Thou (1923) mengajarkan bahwa relasi manusia yang bermakna adalah relasi “Aku–Engkau”, bukan “Aku–Itu”. Dalam relasi “Aku–Itu”, orang lain diperlakukan sebagai objek—alat untuk tujuan kekuasaan. Namun dalam relasi “Aku–Engkau”, manusia hadir dengan cinta, kesadaran, dan penghormatan. Jika kita terapkan ke ranah pelayanan publik, maka spiritualitas khidmah berarti memandang rakyat bukan sebagai data, bukan sebagai “Itu”, tetapi sebagai “Engkau”—subjek yang memiliki martabat. Inilah bentuk tertinggi dari pengabdian: melayani rakyat sebagai sesama ciptaan Tuhan, bukan sebagai beban kerja.
Tradisi Timur dan Barat sama-sama mengajarkan bahwa pengabdian sejati lahir dari panggilan batin, bukan instruksi birokrasi. Weber, dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menjelaskan konsep inner calling—dorongan batin untuk menjalankan profesi sebagai panggilan moral, bukan sekadar pekerjaan. Bagi Weber, pelayanan publik tanpa panggilan batin akan jatuh pada formalitas kering: efisien secara teknis, tapi hampa secara moral. Persis seperti birokrasi kita hari ini—rapi di laporan, tapi tak lagi hangat di hati rakyat.
Banten membutuhkan birokrasi yang menemukan kembali panggilan batinnya. Kita butuh pejabat yang melihat jabatan sebagai ibadah sosial, bukan sekadar batu loncatan karier. Sebab khidmah (pelayanan) dalam Islam bukan tindakan politik, melainkan laku spiritual. Ia menuntut ketulusan, kesederhanaan, dan kesabaran. Dalam Ihya’ Ulumuddin, Imam al-Ghazali menulis: “Siapa yang menolong sesama karena Allah, maka setiap langkahnya bernilai ibadah, meski tanpa disadari.” Kalimat ini mestinya menjadi pegangan bagi setiap ASN di Banten—bahwa bekerja di kantor pemerintah bukan sekadar memenuhi target, tetapi menghidupkan doa di tengah sistem yang sering kehilangan rasa.
Kita harus mengembalikan makna pahlawan dalam konteks sosial hari ini. Pahlawan bukan yang berperang di medan tempur, tetapi yang menolak menyerah di medan pelayanan publik. Pahlawan adalah petugas lapangan yang mengantarkan bantuan dengan peluh, bukan pejabat yang memberi sambutan dengan mikrofon. Mereka yang melayani dengan diam, tanpa sorotan, adalah pembawa cahaya kecil yang menjaga agar negara tidak padam.
Hari Pahlawan ini seharusnya menjadi saat muhasabah bagi para pemimpin Banten: apakah pengabdian kita masih hidup, atau tinggal menjadi formalitas di naskah pidato? Karena tanpa kesadaran spiritual, pengabdian berubah menjadi industri kepatuhan; dan tanpa cinta, negara kehilangan jiwa.
Maka marilah kita menata kembali niat dalam setiap bentuk pelayanan: agar bekerja di pemerintahan bukan sekadar tugas birokrasi, tapi ziarah nurani. Sebab di hadapan Tuhan, jabatan bukan kehormatan, melainkan ujian. Dan di mata rakyat, pejabat sejati bukan yang paling tinggi kursinya, tapi yang paling dalam pengabdiannya. (*)
Discussion about this post